PALU, MERCUSUAR- Pengalihan alokasi dana desa (ADD) Parigi Moutong (Parmount) senilai Rp. 2,83 Miliar untuk pembayara gaji PNS dan Pegawai Honorer menabrak aturan.
   “Pengalihan Anggaran itu, terkesan dipaksakan. Karena tidak dibenarkan dalam aturan. Jika dipaksakan sama dengan tabrak aturan,’ tanda Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng, Muh. Masykur di ruang kerjanya, akhir pecan lalu.

PALU – Ketua Divisi Democratic Governance Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng, Ferry Anwar, Rabu (6/1) menilai, pos anggaran untuk belanja langsung bagi sector pendidikan dan kesehatan dalam rancangan APBD kabupaten Donggala tahun 2010, menyalahi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

PALU, MERCUSUAR, Gubernur HB Paliudju didesak untuk memecat atau mengganti pucuk pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kinerjanya buruk. Desakan itu, diungkapkan Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng Muh. Masykur di kantornya, kemarin (3/1).
     Dikatakan Teo sapaan akrab Muh. Masykur, ditahun 2010 ini Gubernur HB Paliudju harus arif dan bijaksana dalam menempatkan orang-orang yang memiliki kebijakan strategis seperti Kepala Dinas Atau Badan. “Ini penting menjadi pertimbangan bagi kemajuan daerah kedepan,” pinta Teo.