pbhrsulteng.org
Home Beranda Arsip Berita Tahun 2009 Kasus Penggusuran Tanah Petani Desa Singkoyo, Deprov Didesak Bentuk Pansus
Kasus Penggusuran Tanah Petani Desa Singkoyo, Deprov Didesak Bentuk Pansus PDF Cetak Surel
Ditulis oleh Administrator   
Rabu, 09 Januari 2013 07:23
Mercusuar, Kamis. 19 Februari 2009
Deprov Didesak Bentuk Pansus
PALU, MERCUSUAR – Sejumlah masyarakat petani agro estate, di Desa Singkoyo, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai mendesak DPRD Sulteng (Deprov) dalam menyelesaikan masalah petani dan PT KLS, sebagai penanggungjawab transmigrasi Swakarsa Mandiri (SKM) di desa itu.
Tindakan PT KLS yang menggusur lahan pertanian warga, dan menggantinya dengan tanaman kelapa sawit, dinilai merupakan sikap penyengsaraan rakyat. Pasalanya, petani agro estate dirugikan dan kehilangan sumber pendapatan.
Janji-janji PT KLS kepada transmigran local untuk memperoleh penghidupan layak dan peningkatan kesejahteraan sama sekali tidak pernah terealisasikan. Bahkan para transmigran yang membeli lahan pertanian itu, semakin dililit hutang, karena PT KLS secara sepihak menaikkan harga pokok lahan tersebut.
“Ada tiga kelas untuk lahan-lahan yang dijual secara cicil oleh PT KLS kepada kami. Yakni paket lahan seharga Rp 9 juta, Rp 7,5 juta dan paket lahan seharga Rp 6,5 juta. Namun belum lama petani mengasur lahan tersebut, PT KLS langsung menaikkan harga menjadi Rp 10 juta. Bahkan para petani dipaksa untuk menandatangani surat kenaikkan harga itu, sebab jika tidak, PT KLS tidak akan bertanggungjawab, bila lahan tersebut digusur,” kata salah seorang petani Agro Estate, Slamet kemarin (18/2).
Dia menambahkan, padahal dalam surat keterangan antara PT KLS dan nakertrans sangat jelas, jika PT KLS menghibahkan sebagian areal hak guna usahanya seluas 275 hektar, untuk diberikan kepada para petani agro estate. Namun pernyataan yang ditandatangani dirut PT KLS, Murad Husein itu dilanggar sepihak.
“Kami juga menyanyangkan sikap Kapolsek Toili, karena membackingi penggusuran itu. Padahal, sebelum penggusuran, Kapolsek menyatakan pada sejumlah petani, untuk tetap tenang, karena penggusuran tidak akan terjadi,” tuturnya.
Pemilik tanah seluas empat hektar dan telah digusur paksa oleh PT KLS itu menambahkan, bagi petani yang tidak mampu membayar lanjutan cicilan, PT KLS memberikan kompensasi senilai 3 juta, namun petani tersebut harus merelakan lahan seluas dua hektar miliknya. Hal itu sangat tidak rasional, karena dalam merawat tanaman kakao dilahan tersebut, para petani telah menghabiskan dana lebih dari Rp 15 juta.
“Siapapun tidak akan mau, karena kami sangat dirugikan. Olehnya, kami meminta agar pemda mengambil inisiatif, dan membantu menyelesaikan kasus ini,” terangnya.
Menyikapi hal tersebut, wakil ketua DPRD Sulteng helmy D Yambas mengatakan, pihaknya akan memerintahkan tiga atau empat orang anggota dewan dapil Banggai dan Bangkep untuk turun langsung diareal penggusuran. Setelah itu, anggota dewan tadi juga diarahkan untuk menanyakan hal tersebut pada PT KLS, sehingga duduk persoalannya menjadi jelas.
Persoalan pembentukan Pansus, lanjut Helmy hal itu masih akan dibicarakan pada rapat paripurna. Bila dikehendaki, maka pansus akan dibentuk.
“Saya akan memerintahkan anggota dewan, utamanya dapil Banggai untuk turun kelapangan, dan mengcross check kasus ini,” kata Helmy didampingi anggota komisi H, Gerry Wulur, anggota Komisi I Topan Samudin, Anggota komisi IV Erwin Burase, anggota komisi II Ali Pusadan dan ketua komisi IV DPRD Sulteng Armin Latjangki. GUS

Radar Sulteng, Kamis 19 Februari 2009
Aksi Sorupa Berakhir

PALU – Aksi demonstrasi Massa Solidaritas Rakyat Untuk Petani Agro Estate (Sorupa) terus berlanjut hingga kemarin. Massa yang sebagian besar adalah petani Agro Estate Desa Toili itu, memilih bertahan digedung DPRD Provinsi Sulteng, karena mereka menginginkan berdialog langsung dengan para petinggi dewan.
“Kami baru akan bubar dari sini setelah pimpinan dewan mau mendengarkan aspirasi kami dan segera membentuk Pansus (panitia khusus) untuk kasus ini,” tanda Yusuf Ahmad, coordinator aksi tersebut.
Berbeda dengan aksi sebelumnya, para peserta aksi ini hanya tampak duduk dan beberapa diantaranya tamapak sedang berbaring. “Tadi malam, memang sempat ada kabar bahwa polisi akan mengevakuasi kawan-kawan peserta aksi. Tapi setelah bernegosiasi, akhirnya proses evakuasi itu dibatalkan,” tandasnya.
Dalam aksi pendudukan itu, Ahmad bersama para peserta aksinya mengaku mengalami pengalaman tak menyenangkan. Dengan alas an listrik rusak, malam harinya lampu yang berada di DPRD dimatikan.
Tak hanya itu, Ahmad mengaku sejumlah oknum pegawai justru melakukan tindakan yang dinilainya melecehkan aksi mereka. “Kemarin sore (selasa 16/2,red), mereka menari-nari dihadapan kami. Ini adalah sikap yang tidak terpuji. Disaat sebagian rakyat dirundung masalah, mereka malah menari-nari. Entah apa yang menjadi maksud mereka,” ujarnya dengan nada masygul. Bahkan seorang anggota dewan sempat menghardik para peserta aksi yang bertanya akan nasib mereka. “Kalau kalian mo ikut aturan kami, ya baru kami akan urus,” sergahnya dengan nada tak acuh.
Setelah sehari semalam menunggu, sekitar pukul 13.00 barulah unsur pimpinan dewan menemui mereka. “Kami akan mengutus anggota dewan dari dapil (daerah pilihan) Banggai untuk meninjau kesana,” ujar Helmy D Yambas, wakil ketua DPRD Sulteng. Kata dia, pihaknya hanya dapat menampung aspirasi para petani tersebut. (ato)

Garda Sulteng, Kamis. 19 Februari 2009
Terkait Penggusuran Lahan Petani Toili
Pemerintah Berpihak, Deprov Belum Beri Jaminan
Palu, Garda Sulteng - Penggusuran lahan dan kebun petani di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai tepatnya dilokasi Agro Estate Desa Singkono, terkesan membias. Harapan petani yang menjadi korban penggusuran oleh PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS) agar Legislatif Provinsi memberikan jaminan kongkrit terkait keluhan warga tersebut belum bisa disahuti karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sendiri mengaku masih akan mempelajari masalah.
Salah satu tuntutan petani agar DPRD Sulteng membentuk pansus guna membahas masalah yang terjadi, belum bisa diiyakan wakil ketua I DPRD Sulteng Helmy D Yambas.
Helmy yang menerima langsung puluhan petani yang menjadi korban penggusuran mengaku masih akan mempelajari masalah yang ada, dengan menegaskan perwakilan anggota dewan dari dapil Luwuk Banggai untuk turun langsung ke lapangan (tempat lokasi penggusuran, red), baru kemudian membawa hasil kunjungan itu kesidang paripurna sebagai pertimbangan membentuk Pansus.
“Saat ini semua anggota dewan dari dapil Luwuk dan Banggai sedang tidak berada ditempat. Langkah pertama yang akan diambil dewan adalah menugaskan dua atau tiga orang anggota dewan dapil dari Luwuk untuk turun meninjau langsung apa yang terjadi dilapangan. Hasil tinjauan itu nantinya akan kami pelajari dan kemudian dibawa keparipurna dan dipertimbangakan apa layak dibentuk pansus atau tidak,” ungkap Helmy.
Untuk masalah hukum terkait gugatan perdata yang di alamatkan kepada petani, Helmy mengaku bukan kewenangan DPRD, sehingga menyerahkan langsung masalah hukum kepada pihak berwenang untuk memfasilitasi dimana dalam hal ini dipercayakan kepada Komisi Daerah hak Asasi Manusia (Komda HAM).
“Jadi kami hanya sebagai pihak menyerap aspirasi masyarakat saja, sementara untuk masalah hukumnya ada lembaga yang berwenang yang mengurus,” jelas Helmy.
Upaya petani yang menjadi korban menuntut haknya terkait penggusuran yang dilakukan sepihak oleh PT. KLS itu sudah berulang kali dilakukan. Sebelumnya, aduhan pernah dilayangkan pihak DPRD kabupaten Banggai dan pemerintahan telah dilakukan, namun tidak lanjut baik action untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat itu tidak pernah dilakukan. Malahan, penggusuran yang dilakukan oleh PT. KLS tersebut terkesan mendapatkan dukungan dari pihak DPRD dan eksekutif Banggai. Respon pemerintah Banggai atas penggusuran semakin terlihat, saat pihak kepolisian ikut mengawal jalannya aktifitas penggusuran.
“Ada hal apa Polisi mengawal jalannya penggusuran, inikan bukan lahan yang sudah ditetapkan dalam hukum tetap. Ini adalah lahan milik warga yang mempunyai keabsahan lewat sertifikat. Jadi sangat tidak beralasan jika PT. KLS melakukan penggusuran,” tutur salah satu aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Luwuk Budi Supriadi, sebagai pendamping yang juga fasilitator kedatangan petani ke Palu.
Bukan penggusuran saja yang dilakukan PT. KLS, petani yang menunjukkan keberatannya sering mendapat terror. “Mereka sering diteror jika ingin melawan, ujarnya.
Menurut dia, penggusuran yang dilakukan perusahaan yang dipimpin oleh Dr. Murad Husein, itu sangatlah tidak beralasan. karena selain petani telah memiliki sertifikat atas tanahnya, pada tanggal 3 Januari 1999 lalu, surat pernyataan pelepasan hak atas tanah seluas 275 hektar, dimana dalam jaminannya mengatakan tanah tersebut tidak dijadikan jaminan hutang dengan cara apapun.
“Jadi tidak beralasan penggusuran dilakukan. Karena sebelumnya PT. KLS telah mengeluarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah seluar 275 hektar dilokasi yang sama, jelasnya.
Saat ini, semua petani yang menolak penggusuran sedang berada dipalu, guna mengadukan sekaligus meminta proses bantuan hukum kepada LBH Sulteng.
Mereka berharap, kedatangan mereka ke palu bisa membuahkan hasil, minimal ganti rugi terhadap lahan perkebunan yang telah digusur itu.
Bahkan keseriusan para petani ini untuk mendapatkan kembali haknya cukup terlihat dengan menginap di kantor DPRD Sulteng, meski menurut mereka pelayanan yang diberikan oleh staff DPRD sangat tidak realistis sebagai sesame masyarakat. FIT

Media Alkhairaat, Kamis 19 Februari 2009
Polda Terjunkan Reskrim ke Banggai
Palu – Kepolisan Daerah Sulawesi Tengah (Sulteng) masih mengkaji kasus penggusuran lahan pertanian milik warga transmigrasi agroestate di desa Sinkoyo, Kecamatan Toili, Kabupaten banggai, yang dilakukan PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS).
“Kami masih mengkaji kasus penggusuran yang melibatkan PT KLS,” kata juru bicara Polda Sulteng AKBP Irfaizal Nasution keada Media Alkhairaat, Rabu kemarin.
Menurut Irfaizal, sesuai hasil pertemuan dengan Kapolda Sulteng Brigadir Jendral Polisi Suparni Parto, dalam pembahasan kasus penggusuran lahan pertanian milik petani Singkoyo, pihaknya masih mengkaji kasus tersebut.
“Dalam waktu dekat ini Reskrim Polda Sulteng akan meninjau langsung lokasi penggusuran yang dilakukan oleh PT KLS,” jelasnya.
Lahan sekitar 40 hektar milik 20 KK (kepala keluarga) warga Singkoyo, lanjut Irfaizal, diduga masih bermasalah dengan pihak PT KLS. Selain itu penggusuran yang dilakukan sejak 19 September sampai 31 Oktober 2008 silam, karena dianggap tanah tersebut bermasalah dan tidak sesuai dengan ketentuan.
Dia menambahkan, pada tahun 1999, PT KLS telah menyerahkan Hak Guna Usaha (HGU) lahan perkebunan kakao lepada warga Trans Agro Estate sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tertanggal 3 Januari 1999 yang diteken Komisaris Utama PT KLS Silva Mayindo dan Direktur Utama KLS Murah Husain serta Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Banggai, Lalu Asaat.
“Penyerahan lahan itu untuk 100 orang masyarakat trans agro estate, namun setelah dilakukan pendataan hanya 73 orang yang betul-betul masyarakat yang kurang mampu dan 27 orang bermasalah,” terangnya.
Kasus penggusuran lahan ini, lanjut Irfaizal, pihaknya telah menerima hasil pertemuan antara DPRD Banggai, Dinas Nakertrans, Badan Pertanahan dan PT KLS tentang lahan pertanian milik petani agro yang bermasalah. Namun pihaknya masih mengkaji kembali.
Sementara itu Kapolres banggai dan Kapolsek Toili  yang diduga melindungi PT KLS, tambah Irfaizal, setelah dimintai keterangan membantah mengawal dan melindungi alat berat yang digunakan untuk penggusuran tersebut.
“Sudah kami tanyakan kepada Kapolres dan Kapolsek, namun mereka bilang tidak pernah mengawal dan melindungi PT KLS. Bahkan mereka tidak bisa menahan karena tidak memiliki dasar yang kuat,” tandasnya mengutip keterangan Kapolsek Toili.(ahmad)

Media Alkhairaat, Kamis 19 Februari 2009
Kantor DPRD Sulteng Diduduki

PALU – Solidaritas Rakyat untuk Petani Agro (Sopura) Toili, Kabupaten banggai, Sulawesi Tengah, Rabu (18/2) menduduki kantor DPRD. Pendudukan kantor DPRD Sulteng itu karena belum mendapat kepastian dari pihak DPRD terkait kasus penggusuran lahan mereka yang dilakukan PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS)
Koordinator Aksi, Andika Setiawan mengatakan, pihaknya tidak akan meninggalkan kantor DPRD Sulteng sebelum mendapat jawaban dari DPRD.
“Kami tetap melakukan aksi pendudukan di DPRD hingga persoalan ini diselesaikan,” kata Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Sulteng itu.
Dia mengatakan, dirinya akan bersama-sama dengan 30 korban penggusuran secara paksa PT Kurnia Luwuk Sejati tetap bertahan hingga mendapat jawaban dari wakil rakyat.
Masyarakat sudah jauh-jauh dari Tolili, (800 kilometer dari Palu), masak tidak menghasilkan apa-apa. Jadi kami tidak akan pulang sebelum ada jawaban yang pasti, tegasnya. Menurut Andika, sampai saat ini belum juga mendapat kejelasan soal 40 hektar milik 30 warga yang dikuasai oleh PT KLS secara paksa.(ahmad)

 
Hak Cipta © 2014 pbhrsulteng.org. Dilindungi oleh Undang-undang
Joomla! adalah Perangkat Lunak Bebas yang diterbitkan di bawah Lisensi GNU/GPL
Free joomla themes
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday332
mod_vvisit_counterYesterday400
mod_vvisit_counterThis week17792
mod_vvisit_counterLast week8734
mod_vvisit_counterThis month36393
mod_vvisit_counterLast month30027
mod_vvisit_counterAll days2405539

We have: 10 guests, 1 bots online
Your IP: 54.87.180.181
 , 
Today: Des 26, 2014

Ajax O'Clock

Loading Clock... The color is "Red".