Sementara, Anggota DPRD Kota (Dekot) Palu sekaligus narasumber, Ani Suryani mengungkapkan bahwa para pelaku konflik hanya akan dikenakan sanksi Rp1 juta per orang atau enam bulan penjara. Menurutnya, kearifan lokal dari tokoh masyarakat dan agama lebih berpengaruh dalam menangani konflik dibanding memberi sanksi yang berat.
    “Sanksi ini memang sudah diatur demikian, karena kami juga ingin menyeimbangkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM),” ungkap Ani. Ia juga mengatakan, penyelesaian konflik lebih efektif dilakukan oleh masyarakat sendiri dibanding pemerintah.
    Moderator diskusi, Ibrahim mengatakan, salah satu penanganan ialah melakukan pemetaan wilayah konflik dan ditindaklanjuti oleh berbagai komponen masyarakat, termasuk pemerintah.BAH