Mal : 18 Nopember 2011
PBHR SULTENG
Ranperda Penanganan Konflik Segera Disahkan
    

   PALU- Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang sistem penanganan konflik berbasis komunitas, direncanakan akan disahkan sebagai peraturan daerah (Perda) pada akhir Nopember ini.
    “Pembahasannya sudah memasuki ketiga bulan, sehingga kemungkinan besar akan disahkan pada bulan Nopember tahun 2012 mendatang,” kata Kepala Kesbang Linmas Kota Palu, Ajengkris, dalam pertemuan stakeholder dan Advokasi Raperda yang dimaksud, yang dilaksanakan Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulteng (PBHR Sulteng) di restaurant Kampung Nelayan, kamis (17/11).
    Ajengkris menyebutkan, Raperda ini nantinya ketika disahkan menjadi perda, maka akan didukung pula Perwali sebagai kekuatan dalam pengambilan dan pada tahun 2012 kedepan, aturan baru perwali itu akan ditingkatkan mejadi Peraturan Pemerintah Daerah (Permenda),
    “Harapan saya selaku pemangku di Kesbang, ketika Perda ini sudah disahkan, tinggal bagaimana untuk meneruskan sosialisasi ditingkat masyarakat,” jelasnya.
    Dia mengaku, pihaknya sudah melakukan promosi terhadap keberadaan Ranperda ini ketika berlangsung berbagai pertemuan termasuk dalam pertemuan se Provinsi Sulteng, sehingga ada beberapa Kabupaten ingin meminta Raperda tersebut untuk diadopsi.