Publikasi Media
| Berita |
| Arsip Berita |
| Tulisan |
Welcome
| Beranda |
| Hubungi Kami |
| Links |
| TENTANG KAMI |
| PUBLIKASI |
| SEARCH |
Kampanye
| Bulletin |
| Buku |
| Poster |
| Kertas Posisi |
Login Form
Random Photo
Syndicate
Beranda 
Arsip Berita Tahun 2000 Solusi Atas Kontroversi Rekruitmen CPNS Di Donggala
Arsip Berita Tahun 2000 Solusi Atas Kontroversi Rekruitmen CPNS Di Donggala | Solusi Atas Kontroversi Rekruitmen CPNS Di Donggala |
|
|
|
| Arsip Berita - Tahun 2006 | |
| Sabtu, 29 September 2007 | |
|
2006 April 26 Reformasi belum sepenuhnya menyentuh pada seluruh level institusi negara. Salah satu adalah birokrasi pemerintahan. Malah terkesan pemerintah kelihatan masih kurang serius untuk mereformasi mesin birokrasi. Dalam perspektif tersebut desakan untuk mereformasi birokrasi semestinya diberikan prioritas yang lebih. Tanpa dukungan perubahan paradigma di tubuh birokrasi, maka patut disayangkan birokrasi kembali berreinkarnasi dengan wajah baru tapi dengan mental lama. Kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang "netral" dalam penyelenggaraan administrasi dan pemerintahan negara, ternyata dalam praktiknya banyak menghadapi rintangan. Padahal di tengah rintangan itu, masyarakat sangat merindukan pelayanan publik yang baik. Oleh karena pegawai negeri -- sebagai aparat birokrasi -- selain sebagai aparatur negara dan abdi negara, juga merupakan abdi masyarakat. Birokrasi yang baik jika dapat mengubah citra “meminta dilayani, menjadi melayani. Salah satunya melalui upaya tranparasi dalam rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) juga jadi soal tersendiri. Bercermin pada pengalaman tahun sebelumnya, dalam penilaian publik telah menjadi rahasia umum, bahwa rekruitmen CPNS belum sepenuhnya steril dari praktek-praktek KKN. Fenomena munculnya kontroversi terhadap proses rekruitmen CPNS dikarenakan mekanisme perekrutan yang tidak dilakukan secara transparan. Sehingga terus menerus menuai banyak kritikan dan sikap spontanitas yang bila tidak mendapatkan ruang maka akan menimbulkan sikap kontraproduktif. Dalam upaya mencari solusi atas kontroversi tersebut PBHR Sulteng melalui melalui Diskusi Multipihak dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap hal tersebut. Palu, 26 April 2006 PBHR Sulteng Muh. Masykur Dev. Good Governance |
|
| Pemutakhiran Terakhir ( Senin, 10 Maret 2008 ) | |
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
Konsultasi Hukum
Jika Anda punya persoalan menyangkut hukum. Silahkan konsultasikan kepada kami. Anda bisa datang langsung ke kantor kami. Konsultasi juga bisa melalui email. Melalui email silahkan klick sini
