Seperti yang terjadi Jumat  dini hari (11/11). Masyarakat Tavanjuka dan Tatanga yang notabene hidup dan menetap di satu kelurahan saling lempar batu. Konflik antar dua masyarakat ini kerap ‘putus – sambung’. Hari ini ‘perang’ besok damai. Sebulan kemudian ‘perang’ lagi, besoknya damai lagi. Hal sekecil apapun yang terjadi, selalu berdampak dan menimbulkan reaksi besar.
    Dimana peran pemerintah dan kepolisian? Peran mereka sangat kecil. Pertama yang perlu digarisbawahi adalah termarjinalkan pendidikan Agama. Disinilah letak utamanya. Anda bisa melihat bagaimana pendidkan agama dijadikan sebagai nomor dua,dengan pemberian kurikulum yang jauh sangat sedikit dengan pelajaran lainnya. Padahal, agama adalah rem manusia ketika hendak melakukan hal-hal negatif.
    Kedua, masuknya budaya-budaya asing yang tidak ditopang dengan filter yang baik, menjadikan hidup masyarakat modern. Akibatnya, antar masyarakat satu dengan masyarakat satu dengan masyarakat lain sudah tidak peka. Kebanyakan mereka memetingkan hidup dirinya sendiri, lalu mengabaikan hidup orang lain, meskipun itu sanak famili atau tetangganya. Lagi-lagi, peranan pemerintah di sini sangat kecil untuk mengembalikan itu. Padahal dulu, indonesia adalah Macan Asia karena kegotongroyongnya.
    Disisi lain, keulitan dalam pemenuhan kebutuhan membuat masyarakat menjadi brutal. Ketidaktersediaan lapangan kerja, kesempatan kerja serta ketimpangan sosial membuat mereka merasa termarjinalkan. Baru ketika konflik, mereka lalau diperhatikan.
    Begitu pula dengan peran kepolisian. Institusi penegak hukum ini ibarat pemadam kebakaran. Baru bergerak ketika masyarakat telah bertikai. Personel-personel intel juga belum bisa berbuat banyak, dan melakukan pencegahan awal konflik tersebut. Semuanya baru kebingungan dan kerepotan, setelah warga bertikai menjadi korban peluru oknum polisi. Bankamdes yang di dengung-dengung Kapolda nyatanya juga belum terlihat memuaskan. Pada umumnya, Bankamdes hanya seremonial atau asal Bapak senang (ABS). Faktanya, forum-forum masyarakat  jarang  melakukan pertemuan, apalagi memutuskan sebuah kebijakan.
    Tentu saja, hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah, entah apalah namanya, bersama kepolisian sehingga pemuka agama tidak bersama merumuskan hal ini. Prediksinya, bila pendidikan agama, pendidikan pancasila dan ketimpangan sosial masih ‘melanda’, maka bibit konflik ini tak akan hilang. Malah, bisa menimbulkan konflik yang lebih besar dan berkepenjangan.***