|
Mercusuar, 10 Oktober 2011 RIJALI DJAELANGKARA
Konflik Sigi Bersifat Bawaan
Pertikaian antar desa yang acapkali melanda wilayah Kabupaten Sigi, membuat Gubernur Sulawesih Tengah turun tangan. Awal pekan ini, gubernur mengumpul para pemangku di kabupaten Sigi, termasuk para tokoh dan kades dari 15 desa yang memiliki catatan konflik dengan desa tetangga.
Pandangan peserta rapat, sedikit-banyaknya telah menyibak tabir pemicuh konflik di kabupaten Sigi. Peredaran minuman keras, masalah agraria,persoalan komunikasi, mudahnya warga terhasut, lemahnya penegak hukum, menjadi penyumbang konflik di Sigi. Penprov Sulteng akhirnya membentuk tim terpadu untuk membantu Pemkab Sigi menyelesaikan akar masalah.
Lalu seperti apa tokoh mudah Sigi yang juga akademisi, Rizali Djaelangkara menelaah konflik yang terjadi di Sigi belakangan ini. Jumat kemarin, tokoh pemekaran Kabupaten Sigi menerima Yusuf Sagoba dari Media Alkhairat di kediamannya. Berikut petikan wawancaranya :
Bagaimana anda melihat konflik yang terjadi di Sigi belakangan ini ?
Konflik di Sigi akhir-akhir ini bukan pertama kali terjadi sebab sebelum Sigi terbentuk menjadi daerah otonom terpisah dari induknya Kabupaten Donggala. Pertikaian sudah terjadi sejak lama dan bersifat “bawaan”, bukan karena pemekaran. Justru dengan terbentuknya Kabupaten Sigi persoalan Konflik lebih cepat terselesaikan.
Pertikaian dikarenakan dari berbagai soal, seperti sengketa tanah, kenakalan remaja, antar komunitas yang saling mengejek, diakibatkan minuman keras, sampai soal perbatasan wilayah.
Menurut anda, sebesar apa potensi dan kerentanan, konflik di Kabupaten Sigi ?
Setidaknya ada empat potensi dan kerantanan konflik di Sigi, yakni tingkat heterogenitas masyarakat yang tinggi sebab terdiri dari 17 macam etnis dengan 13 sub-etnis kaili, serta karakter penduduk yang dibedakan oleh kondisi lembah, lereng dan pegunungan. Kemudian adanya sejarah pernah terjadi konflik-konflik lintas komunal pada masa lalu; disparitas tingkat perkembangan pembangunan dan kesejahteraan antar daerah masih cukup tinggi. Selanjutnya kondisi geografis yang cukup luas dan topografis daerah pegunungan dan orbitasi kawasan pemukiman yang masih tinggi tingkat keterpancarannya dari aspek jarak dan waktu tempuh, serta prasarana transportasi yang belum memadai sangat mendorong ekslusifitas dan sentimen kawasan karena jaringan komunikasi yang sulit dilakukan.
Lalu apa yang terjadi akar masalah sehinggah konflik selalu berulang ?
Banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya pertikaian tersebut. Sumber utamanya disebabkan oleh persoalan identitas dan sistem distribusi sosial, ekonomi dan politik yang timpang, fanatisme kelompok\wilayah yang mengalahkan nilai hubungan silahturahim insania yang berujung rasa superiotas kelompok (monopoli kebenaran) yang disusul munculnya prasangka buruk dengan pihak lain dan kebiasaan menyelesaiakan persoalan dengan budaya kekerasan.
Wujud yang lain berupa adanya ketimpangan ekonomi\kesejeteraan antara kelompok maupun wilayah. Hal ini akan semakin rentan manakala komunikasi\silahturahim horizontal lintas komunitas maupun vertikal antara masyarakat dan pemerintah. Adanya kebijakan pembangunan yang tidak partisipasi\tidak prorakyat dan tidak merata, penegakan hukum yang dirasa kurang adil. Kondisi ini merupakan rumput kering yang hanya menunggu pemicu\pemacu dan miss-contact pada arena tertentu akan mencuat menjadi konflik kekerasan.
Bagaimana dengan penyelesaian konflik selama ini?
Dalam melihat pertikaian yang terjadi, ada empat eskalasi konflik yang perlu diperhatikan. Pertama apa akar masalahnya, kedua pemicunya, ketiga pemacunya, dan yang keempat arena konfliknya. Penyelesaian pertikaian di Sigi masih bersifat karikatif, formalistik dan berada dipermukaan semata serta masih mengedepankan pendekatan menjaga perdamaian,belum masuk pada langkah dan kebijakan pencegahan dan transformasi konflik.
Penyelesaian pertikaan tersebut, tidak cukup hanya diwakili oleh orang-orang yang tidak terlibat dalam pertikaian tersebut, akan tetapi harus melibatkan siapa\pihak mana saja yang menjadi aktor, pemain dan subyek atau penderita dari akar masalah dan kejadian konflik tersebut. Tidak cukup dengan menghadirkan pejabat daerah, camat, kepala desa ataupun aparat keamanan dalam rapat formal yang top dawn lalu tanda tangan, di foto terus selesai.
Kita tidak boleh hanya jadi pemadam kebakaran saja, tetapi harus menyentuh apa akar masalahnya, siapa aktor, pemain dan subyek konflik dan apa isu konflik dan apa isu pokok sebenarnya.
Berarti ada yang keliru dalam penyelesaian konflik ?
Saya memaklumi pemerintah Kabupaten Sigi masih dalam transisi, baru tiga tahun usianya dan pemerintah definitif Kabupaten Sigi dalam hal ini Bupati masih melakukan penataan awal infrastruktur pemerintahan, pembangunan dan sosial.
Pada tahun depan pemerintah tidak hanya fokus penataan infrastruktur fisik saja tetapi secara seimbang menata infrastruktur sosial termasuk membangun budaya kebersamaan dan perdamaian di Kabupaten Sigi, penguatan modal sosial, kelembagaan sosial dan partisipasi warga dalam setiap tahapan pembangunan serta kebijakan, pola pikir dan tindakan para birokrasi daerah harus sensitif konflik dan budaya perdamaian.*** |
