Media Alkhairaat, 3 November 2011
PBHR Sulteng Dorong Ranperda Pendidikan Damai

TOLITOLI – Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng, bekerjasama dengan pemerintah setempat menggodok rancangan peraturan daerah tentang pendidikan damai dan multikultur. Seorang aktivis Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng Muammar Koloi, Rabu mengatakan, rancangan peraturan daerah (Ranperda) ini sengaja didorong karena merasa prihatin dengan system pendidikan di daerahnya.
  “Pada prinsipnya, masih banyak system pendidikan khususnya di Sulteng yang harus dibenahi mulai dari meningkatkan mutu pembelajaran bagi anak didik serta pembinaan dan pengembangan tenaga pengajar,” katanya.
  Muatan materi ranperda yang sementara ini dikonsultasikan kepada sejumlah masyarakat di 10 Kabupaten yang ada di Propinsi itu melalui diskusi umum yang difasilitasi oleh PBHR lebih pada memberikan jaminan terselenggaranya pendidikan bermutu serta ketersediaan guru yang bermutu pula.

  Ia juga mengatakan, aturan ini juga sengaja didorong agar pemerintah diikat untuk lebih memperhatikan pendidikan masyarakat khususnya pada daerah tertinggal dan terpencil semisal di pulau-pulau. Sementara itu, pengamat pendidikan Sulteng Dr. Asep Mahfudz menilai kebijakan pendidikan di Sulteng khususnya alokasi anggaran yang belum proporsional direalisasikan oleh pemerintah.
   Menurutnya, hal itu dibuktikan masih banyak sekolah-sekolah di daerah itu yang masih kekurangan sarana dan prasarana, hingga kekurangan tenaga pendidik. “Penelitian saya selama kurang lebih tiga tahun membuktikan pelayanan pendidikan yang disuguhkan oleh pemerintah belum maksimal,” kata calon guru besar itu. Salah satu yang menjadi contoh, katanya, hingga saat ini masih banyak terdapat siswa yang tidak mempunyai gedung sekolah, sehingga mereka terpaksa belajar di bawah kolong-kolong rumah warga. “Fenomen ini banyak kita dapatkan, terutama di Kabupaten Tolitoli,” katanya.
   Di Kabupaten penghasil cengkih ini terdapat puluhan siswa yang sangat membutuhkan uluran pemerintah, sebab mereka sejak tahun 2009 belajar di kolong rumah warga. Asep mengatakan, daerah seharusnya mempunyai program prioritas pembangunan dengan tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat.(Juanda)