PALU-Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengecam pelayanan Rumah Sakit (RS) Undata Palu, khususnya terhadap pasien miskin yang menggunakan kartu Jamkesmas. Sejumlah LSM tersebut di antaranya, Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng, Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Forum RT/RW Kota Palu, Lembaga Studi Hukum dan HAM (LPS-HAM) Sulteng serta Partai Nasional Demokrasi (NAsDem).
   Mereka menilai, pelayanan di RS tersebut tidak maksimal dan tidak mengedepankan rasa kemanusiaan. Pasien yang nyata-nyata belum sembuh dari penyakitnya, dipulangkan karena ditengarai tidak memiliki biaya berobat.
   Sebagaimana diwartakan sebelumnya, salah satu warga Kelurahan Tondo bernama Kasim, pasien operasi kencing batu dipulangkan pihak RS Undata, beberapa waktu lalu. Dia meninggalkan RS tersebut dengan kateter yang masih terpasang.
   “Kami mengecam keras pelayanan seperti itu. Ini merupakan bagian dari praktek tidak manusiawi dan merupakan bagian dari tindak pidana kriminal. Ini sudah jadi preseden buruk karena sudah sering terjadi,” kata Muhammad Masykur, Direktur PBHR Sulteng, Selasa (20/9).

   Ketua Forum RT/RW Kota Palu, Ibrahim Hafid mengatakan, dugaan tindak kriminal tersebut bisa mengarah pada dugaan pembiaran atau penelantaran pasien tersebut.
   “Kita mendesak pihak DPRD dan Gubernur segera memanggil dan meng-hearing pihak Undata. Jika dibiarkan maka dikhawatirkan akan berlaku pada pasien miskin lainnya,” tegas Ibrahim.
    Atas hal itu, Direktur RS Undata, Amiruddin Rauf via SMS menyatakan, pernyataan tersebut sesat karena tidak didasari fakta. Menurutnya, pihak RS tidak pernah memulangkan pasien yang menolak untuk dirawat.
   “Kami punya bukti berupa tandatangan pasien dimana mereka menolak dirawat jalan,” demikian penggalan pesan singkatnya.
    Lebih lanjut dia menyatakan, pihaknya tidak pernah memulangkan pasien yang masih ada indikasi medis. Menurut dia, keputusan tindakan medis dan perawatan yang dilakukan dokter atau paramedis itu berdasarkan idikasi medis, bukan karena keinginan pasien. Sebaliknya, pasien punya hak menolak tindakan yang akan dilakukan dokter dengan membuat pernyataan tertulis.
     Dalam memberikan pelayanan, pihak RS juga tidak pernah membedakan status pasien. “Saya menjamin,” tegasnya.
    Ahad lalu, warga Kelurahan Tondo bernama Kasim mengaku dipulangkan pihak RS Undata saat penyakitnya belum sembuh. Dia dirawat di Undata setelah menjalani operasi penyakit kencing batu di RS Madani Kelurahan Mamboro. Pihak RS Madani kemudian memberi rujukan untuk berobat jalan ke RS Undata.
    “Selama lima malam menginap di Undata, tidak pernah sebutirpun obat yang diberikan, tidak diinfuse juga tidak diberi suntikan,” kata Kasim.(Rifay)