Mercusuar, 16 September 2011
Pejabat “Uzur” Masih Dipertahankan

   Sepuluh hari lagi, masa pemerintahan Longki Djanggola-Sudarto genap 100 hari. Tapi komitmen reformasi birokrasi sebagai satu dari kesekian janji politiknya masih dipertanyakan. Terbukti, Longki masih memakai pejabat “uzur” atau masa pensiunnya sudah mendapat perpanjangan. Terus apa yang melatarbelakanginya? Berikut ulasan Mercusuar….

OLEH : TIM MERCUSUAR

   Kondisi itu, selain tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi. Sikap Longki, yang belum merombak kabinetnya, bertolak belakang dengan pernyataannya sebulan usai dilantik menjadi Gubernur Sulteng. Longki Djanggola memberi penegasan tentang kebijakannya yang tidak akan memperpanjang masa pension para pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemprov Sulteng.

   Data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulteng Per 31 Agustus 2010, tahun ini dari ribuan orang PNS di Sulteng, ada sebanyak 282 baik eselon II, III dan IV yang diantaranya 126 orang telah mendapat SK pension.
   Kemudian khusus pejabat eselon II, sedikitnya ada 22 pejabat di jajaran Pemprov Sulteng yang sudah menikmati  perpanjangan jabatan baik di instansi/dinas/kepala/badan, sebanyak dua kali. Beberapa diantaranya adalah, Syafri Ali Kadir yang kini masih menjabat Kepala Badan Kesbang Linmas, David Halim yang masih duduk sebagai Sekwan DPRD Sulteng, Abdul Halim Madaali yang kini menjabat Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan.
    Selain itu, masih ada Anwar Manan (Kadis Pertanian), Rahman Aziz (Kepala Bapedalda), dr Abdullah (Kadis Kesehatan), serta Marie Y.E Balebu yang kini menjabat Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah. Sedangkan Noer Mallo yang sebelumnya menjabat Kadis PU, telah mengakhiri masa jabatannya dengan pensiun.
    Demikian dengan rangkap jabatan, di karenakan adanya kekosongan jabatan Kepala Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sulteng Sutrisno Sembiring, yang digantikan sementara Rais Lamangkona  sebagai pelaksana tugas. Penggantian sementara itu, dilakukan menyusul ditetapkannya Sutrisno Sembiring sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi KPU Sigi.
  Dampak dari kekosongan jabatan Kadispenda, telah berpengaruh pada proses pelayanan public. Misalnya, terhambatnya pelayanan untuk pembuatan notis pajak kendaraan bermotor.

KINERJA SKPD RENDAH

   Faktor rendahnya realisasi serapan APBD Sulteng 2011 yang dialokasikan kepada SKPD, perlu menjadi pertimbangan Longki-Sudarto melakukan perombakan cabinet. Jika tidak dilakukan, dikhawatirkan akan berpengaruh pada keberhasilan program yang telah diusungnya.
   Bank data redaksi menyebutkan hingga September 2011, sebagian besar realisasi penyerapan anggaran tersebut, di bawah 50 persen dari total alokasi anggaran. Kondisi ini menunjukkan rendahnya kinerja pengelolaan dan pemanfaatan anggaran di masing-masing instansi. Terutama alokasi anggaran untuk belanja public yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
   Rendahnya serapan APBD juga berlaku pada sisi pendapatan daerah. Dari target APBD 2011 sebesar Rp1,168 triliun, hingga pertengahan tahun ini hanya terealisasi Rp922,8 miliar atau 78,99 persen.
   Sementara itu, berdasarkan data laporan nota keuangan, realisasi anggaran belanja, untuk kategori belanja tidak langsung dari total alokasi anggaran sebesar Rp609 miliar lebih, hanya bisa terealisasi 58,37 persen atau sekitar Rp355 miliar lebih. Adapun untuk kategori belanja langsung, serapan anggaran hanya mencapai 34,93 persen dari total alokasi anggaran hanya mencapai 34,93 persen dari total alokasi anggaran Rp623 miliar lebih.
   Parahnya lagi, untuk belanja modal yang digunakan membiayai program pembangunan dan pelayanan public, serapan anggaran hingga triwulan III 2011 hanya mencapai 28,41 persen. Dari total anggaran yang dialokasikan untuk belanja modal ini mencapai Rp176 miliar, sementara realisasinya hanya Rp46 miliar lebih.
   Begitu juga dengan serapan anggaran belanja barang dan jasa. Rata-rata persentase realisasi di masing-masing SKPD di bawah 50 persen. Sehingga dari total alokasi anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp378 miliar lebih, hanya bisa dibelanjakan Rp136 miliar lebih atau hanya 37,50 persen.

LONGKI HARUS TEGAS

  Berangkat dari berbagai permasalahan tersebut, Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng, Muhammad Masykur, menyarankan agar Longki-Sudarto sesegera mungkin melaksanakan perombakan kabinetnya. Terutama pejabat yang menduduki jabatan kepala dinas/badan/kepala/instansi hingga karo/kabid, yang menurut evaluasi kinerjanya sangat rendah.
   Sikap Longki yang belum merombak cabinet lanjut Muhammad Masykur, bisa menimbulkan preseden buruk di tengah masyarakat. “Ini kontras dengan yang dijanjikan kepada rakyat Sulteng, membuat terobosan agar sejajar dengan provinsi lain,” tegas Theo panggilan akrabnya.
   Masih menurutnya, lambannya pembentukan cabinet baru, menguatkan adanya sikap ragu-ragu untuk menempatkan pejabat yang tepat menduduki jabatan tertentu.
   “Bisa jadi gubernur lebih memilih pejabat yang satu, sedangkan wakil gubernur memilih yang lain. Dan bisa jadi sulitnya mengakomodir berbagai usulan kepentingan dalam lingkaran Longki-Sudarto. Jika demikian, maka bisa dibayangkan Longki-Sudarto telah tersandera dalam politik balas jasa,” tudingnya.
    Apalagi berdasarkan informasi yang dihimpun menyebutkan, untuk mengisi beberapa posisi kepala dinas yang strategis, sejumlah nama pejabat dari kabupaten mulai menguat. Empat di antaranya berasal dari Parigi Moutong. Di provinsi, mereka akan mengisi posisi Kadis PU dan Praswil, Kadis Pertanian, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata, Kadis Kehutanan, dan Kadiis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
   Beberapa nama yang mengemuka di antaranya Syaifullah Djafar yang saat ini masih mengikuti tugas pendidikan Lemhanas di Jakarta. Syaifullah akan dipersiapkan mengisi jabatan Kepala Dinas PU Sulteng. Selain itu, Nahyun Biantong yang saat ini menjabat Kadis Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parmout, akan menempati posisi Kadis Perkebunan Sulteng.
    Informasi yang lainnya diperoleh menyebutkan beberapa jabatan kepala dinas/badab di pemprov sulteng, juga akan di isi oleh beberapa pejabat yang berasal dari kabupaten morowali, banggai, sigi, dan donggala.
    Senada juga di ungkapkan pengamat kebijakan public, Slamet riyadi Cante, ia menilai rendahnya pencapaian anggaran menunjukan bahwa para pemimpin SKPD memiliki kinerja yang relative kurang baik karena  tidak mampu memanfaatkan dana berdasarkan program yang ditetapkan. Untuk itu, ia menyarankan gubernur melakukan reposisi jabatan terhadap SKPD berdasarkan kapasitas dan kompetensi.
    Senada, pengamat pemerintah, Nuralamsyah mengatakan, capaian belanja anggaran yang tidak sesuai dengan target kinerja dapat dijadikan barometer penilaian gubernur terhadap SKPD. Barometer tersebut meliputi dua hal yakni, kompetensi pejabat dan efektifitas anggaran. Evaluasi kinerja di pemprov yang dilakukan per Triwulan sesuai pencairan anggaran, sesuai pencairan anggaran, sambung Nuralamsyah, bisa dijadikan dasar evaluasi gubernur untuk penataan potensi pejabat ke masa depan. Tentunya, gubernur dibantu  wakil gubernur anggaran selama ini.

BELUM ROMBAK KABINET  

   GUBERNUR Longki  menyatakan saat ini hingga jelang akhir tahun merupakan puncaknya aktifitas dan fungsi para kepala dinas/badan/instansi dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya di pemeintahan.
   Pada masa ini, para pejabat eselon II tersebut masih harus menangani urusan-urusan strategis terkait kegiatan dan program dan program pembangunan yang sudah berjalan dan dilaksanakan di masing-masing dinas/badan/instansi. “Termasuk urusan pertanggungjawaban realisasi program pembangunan dan pengelolaan anggaran di masing-masing dinas. Kalau saat ini langsung kita “gunting” , tentu akan sangat merugikan daerah,” kata Gubernur Longki.
   Ketua DPD Partai Gerindra ini menambahkan, untuk melakukan rotasi maupun penggantian pejabat di jajaran Pemprov Sulteng, tentu saja tidak hanya membutuhkan waktu yang tepat. Melainkan membutuhkan evaluasi dan kajian menyeluruh terhadap kinerja dan prestasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Termasuk evaluasi dan penilaian terhadap para pejabat yang akan diganti, dan para pejabat yang akan dipromosikan.
   “Kalau sudah waktunya tidak mungkin juga kami akan menunda-nunda pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV di jajaran Pemprov Sulteng. Biarlah saat ini saya dinilai masih enjoy dengan kabinet lama, toh itu tidak jadi masalah,” kata Gubernur Longki.