Media Alkhairaat, 19 September 2011
PBHR Gelar Diskusi Penanggulangan Konflik
   
   Palu-Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng, menggelar Fokus Group Discussion (FGD) Advokasi Penanggulangan Konflik Dini Berbasis Komunitas di Kota Palu, Sabtu (17/9).
   FGD bertujuan menggali informasi akar permasalahan penyebab terjadinya konflik di masyarakat Kota Palu. Kegiatan  melibatkan beberapa organisasi kemasyarakatan membahas naskah akademik pra Perda Penanggulangan Konflik.
   Aminuddin Kasim, anggota tim penyusun, Aminuddin, mengatakan Perda ini mencakup penanganan sebelum konflik terjadi. Dalam penyusunan, tim merasa masih perlu dilakukan kajian kembali di tingkat organisasi kemasyarakatan.

   Pada kesempatan itu, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariatan Daerah Kota Palu, Muliati, mengatakan penyusunan Perda melibatkan lembaga kemasyarakatan merupakan bentuk keterbukaan dan keseriusan dalam penanganan konflik.
   Dia juga menyarankan, dalam pelaksanaan tanggung jawab secara tehnik sebaiknya lembaga-lembaga terkait, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbang Linmas yang ditunjuk Wali Kota Palu sebagai penanggungjawab melalui Peraturan Pemerintah Kota Palu.
   “Selama ini begitu banyak Perda yang dilahirkan, namun realisasi Perda itu tidak jelas,” Sementara Kepala Satuan Intelkam Polresta Palu, AKP Alex Prawira, mengkritisi naskah tersebut. “Saya melihat naskah ini masih terdapat beberapa kalimat dan bab yang harus dikaji kembali, terkait dengan penyelesaian konflik,” jelasnya. (Ucup)