Media Alkhairaat, 16 Agustus 2011
Perwali Bisa Sebabkan Konflik

 

    PALU, MERCUSUAR – Akademisi hukum tata Negara Universitas Tadulako, Dr. Aminuddin Kasim menilai konflik yang terjadi di Palu tidak bisa dipandang dari sisi social dan kebudayaan semata. Namun,  juga dapat disebabkan oleh factor politik, seperti dikeluarkannya Peraturan Walikota (Perwali) yang menyebabkan pertentangan di Poboya, antara pemilik modal, pengusaha, dan masyarakat.
    Selain itu, statement  para pejabat juga dapat menyebabkan konflik jika salah bicara.
    “Jadi, para pejabat harus berhati-hati dalam berbicara,” demikian kata Aminuddin  Kasim pada pertemuan koordinasi Advokasi  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) system- peringatan dini dan tanggap konflik, senin (15/8).

    Diskusi yang digagas Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng ini digelar disebuah rumah makan di Kelurahan Talise dan berakhir dengan buka puasa bersama.
    Akademisi Untad lainnya, Ritha Safitri Lapasare, mengatkan banyak sekali konflik yangn terjadi di Palu, seperti yang terjadi di Lambara, Layana, Masomba dan lain-lain. Yang harus dipikirkan bagimana cara menangani konflik sebelum terjadi. Dan susunan Perda nantinya harus disesuaikan dengan kondisi saat ini.CR4.