Palu – Saat ini Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) masih sebagai pelengkap dalam program pemerintah. Hasil yang diperoleh dalam musrembang ditingkat desa dan kecamatan, sebagian besar berubah ketika sudah dibahas ditingkat pemerintah kota.
   “Sebagian besar hasil Musrembang di tingkat kelurahan berubah saat pemerintah menjalankan programnya, padahal hasil tersebut sifatnya wajib dan mesti dijalankan. Itu menjadi acuan pemerintah dalam menjalankan program,” kata Andi Patongai, anggota DPRD Kota Palu, saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng, Bekerjasama dengan SERASI Project – USAID, Peace Through Development (PTD) Propinsi Sulteng dan BAPPEDA Propinsi Sulteng, di restaurant Kampoeng Nelayan, selasa (9/3).

   Menurutnya, Musrembang sebenarnya memberikan ruang yang cukup bagi rakyat, untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga hal-hal yang urgen dan menjadi prioritas masyarakat menjadi kewajiban bagi pemerintah.
   Sementara itu, Muammar Koloi selaku tim ahli pembuat naskah akademik dan draft Perda pada awal FGD menyampaikan, hasil Musrembang patut menjadi perhatian bagi anggota legislative dan pemerintah, dengan cara mengkolaborasinya dengan janji politik para calon walikota dan calon wakil walikota.
   Meski begitu kata dia, semua itu harus diikuti sesusai prosedurnya, dan harus bisa ditelorkan melalui program prioritas bagi rakyat.
  Salah seorang perwakilan Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) kota Palu, Prakoso mengatakan, yang menjadi hambatan saat ini adalah soal koordinasi sesame SKPD. “Koordinasi lintas SKPD memang sangat susah, karena ada ego sektoral masing-masing SKPD,” ungkapnya.
   Dia juga menambahkan, saat ini banyak SKPD yang salah mengurusi apa yang menjadi tugas dari SKPDnya.
   “Hal itu menjadi masalah baru dalam penerapan program yang telah ada dalam setiap tahun anggaran berjalan,” tambahnya. (SYARIF)

---

Mercusuar, Selasa. 10 Maret 2010
Rakyat Mulai Apriori Terhadap Musrembang

Palu, MERCUSUAR – Umumnya, warga sudah mulai apatis dan apriori dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) di tingkat desa dan kelurahan, akibat berbagai aspirasi yang disampaikan tidak terealisasi dalam pelaksanaan pembangunan.
   Bahkan, forum Musrembang yang dilaksanakan setiap tahun sudah dipandang sebagai kegiatan formalis rutinitas guna memenuhi mekanisme yang berlaku dalam proses perencanaan pembanguna.
   Hal ini terungkap dalam diskusi yang digelar Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng bekerjasama dengan SERASI Project – USAID, Peace Through Development (PTD) Propinsi Sulteng dan BAPPEDA Propinsi Sulteng, di Restoran Kampoeng Nelayan Kelurahan Talise, kemarin (9/3).
   Dalam diskusi ini, mantan Kepala Departemen Agama (Depag) Palu, Yahya Syakur yang berdomisili di Palu Barat, mengatakan bahwa tidak sedikit program yang disampaikan warga di Musrembang kelurahan tidak terealisasi dalam APBD.
   Bahkan menurutnya, rumusan teknis yang disampaikan warga kadang tidak sejalan dengan pelaksanaan. Olehnya, wajar jika warga mulai apatis dan apriori terhadap Musrembang, ditambah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pemegang anggaran seringkali sudah memiliki program sendiri sebelum musrembang digelar.
   Senada dengan itu, Lurah Talise,  M Sabil mengatakan, sudah saatnya diperlukan pola pengelolaan musrembang. Sehingga aspirasi yang disampaikan warga dalam Musrembang bisa direalisasikan di APBD. “Intinya Musrembang bertujaun menumbuhkan partisipasi warga dalam proses perencanaan pembanguna. Sehingga diperlukan rumusan agar diketahui program-program yang prioritas dan urgen untuk segera dilaksanakan,” kata Lurah Talise.
   Argumentas kritis, juga lontarkan Ketika Forum RT Kota Palu, Ibrahim Halid menurutnya, program pembangunan yang berjalan masih bersifat instan, dan rakyat dibuat ketergantungan terhadap pemerintah.
   Contohnya, program pemberantasan kemiskinan dengan metode pembagian beras miskin (raskin) ternyata tidak menyelesaikan masalah kemiskinan.
    Justru semakin membuat rakyat miskin tergantung pada bantuan pemerintah, buka pada kesadaran untuk keluar dari kemiskinan.
   Olehnya menurut Ibrahim, pelaksanaan Musrembang tidak hanya memakai pendekatan  wilayah, seperti di kelurahan, kecamatan, hingga pusat. Namun penyentuhan ke pendekatan sektoral, dengan mengeksplorer kepentingan buruh, tani, nelayan, kaum perempuan dan kepentingan rakyat miskin secara keseluruhan, “Sehingga program yang diajukan itu benar-benar bersentuhan pada kepentingan sektoral tadi, dan tidak hanya asal over menu, dengan membangun segala macam program fisik yang telah diajukan. Namun tidak menyelesaikan akar permasalahan di wilayah tersebut,” tanda Ibrahim. KUS