Palu – Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulawesi Tengah, hari ini (9/3) gelas Focus Group Discussion (FGD) dengan tema mendorong adanya Regulasi/Perda system perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan sensitive konflik di Sulteng.

   “Inisiasi itu, pembuatan regulasi yang bertitik tumpu pada semangat kebijakan yang partisipatif, pro gender dan sensitive konflik, “kata Muhamad Masykur, Direktur PBHR Sulteng dalam realesenya, pada media ini, Senin (8/3) kemarin.
  Mengapa hal ini dilakukan, karena musrembang yang ada saat ini, nampaknya kurang mampu menjadi sarana bagi penampung aspirasi dari masyarakat, sebab selama ini tidak sedikit hasil musrembang yang diperoleh dari tingkat kelurahan tercecer ditengah jalan, sehingga program yang tercipta oleh rakyat biasanya tergantikan oleh penguasa, selaku pemangku kepentingan sehingga tidak heran jika programnya tidak sesuai dengan hasil yang ada di musrembang. “Musrembang ditingkat kelurahan, tidak mampu menampung aspirasi, karenanya perlu FGD guna mendiskusikan system musrembang lebih tepat dan ideal bagi masyarakat Sulteng,” bebernya.
   Kata Masykur, forum tersebut adalah merupakan bagian yang dapat dijadikan tumpuan untuk memastikan draft naskah akademi, perda tersebut, yang berisikan proses musrembang yang ideal, maka kami melakukan rangkaian kegiatan FGD yang diantaranya membahas proses musrembang yang selama ini telah dilakukan,  sehingga diharapkan tim penyusun draft naskah akademis mendapat masukan terhadap proses musrembang yang ideal.
  Karenanya FGD ini bertujuan untuk menciptakan iklim yang baik guna melakukan evaluasi secara keseluruhan menyangkut proses musrembang kekuatan dan kelemahan selama ini dilakukan, dalam proses ini diharapkan ada saran kepada tim penyusun naskah perda guna meningkatkan kualitas naskah akademik yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan tegasnya.
  “Tujuannya untuk menciptakan iklim yang baik guna melakukan evaluasi secara keseluruhan menyangkut proses musrembang kekuatan dan kelemahan,” terang ketua KIPP Sulteng itu.
   Kegiatan tersebut dilaksanakan di Restoran Kampoeng Nelayan, jalan Kampoeng nelayan, kelurahan talise pagi hingga siang hari ini, adapun peserta yang hadir adalah pengurus musrembang yang ada di RT, RW Kelurahan, SKPD Kota Palu, LPM/BKM Masyarakat, DPRD KOTA PALU DAN pekerja pers.
  Kegiatan tersebut kata Masykur, adalah hasil kerjasama, PBHR Sulteng, Serasi Project – USAID, Peace Through Development (PTD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Sulteng. (Syarif).