PALU – Standar pelayanan Rumah Sakit atau Puskesmas di palu belum memuaskan. Bahkan prakteknya dinilai diskriminatif dan cenderung menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

   Divisi Democratic Governance PBHR Sulteng, Ferry Anwar, dalam siaran persnya kepada Media Alkhairaat akhir pecan lalu mengatakan, pihak rumah sakit bahkan jarang melakukan pelayanan seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di kabupaten/kota.
   Menurutnya, hal tersebut sering terjadi bagi masyarakat miskin, yang menjadi pasien dirumah sakit (RS) Undata dan Puskesmas di Kota Palu. Hal itu dibuktikan kata dia, dengan  beberapa penangan kasus anak gizi buruk, diare dan demam berdarah (DBD). Kasus terakhir adalah meninggalnya seorang anak di Kelurahan Tanamodindi, akibat penyakit demam berdarah.
   “Dalam catatan kami, sejak tahun 2008, ada dua kasus anak yang meninggal dunia di Kelurahan Tanamodindi dan ada kurang lebih 43 masyarakat di Kelurahan Tanamodindi yang menderita demam berdarah. Ini membuktikan, kalau Pemprov Sulteng dan Pemkot lamban melakukan antisipasi. Seharusnya Kelurahan Tanamodindi telah ditetapkan sebagai tempat endemi penyakit DBD,” ungkap Ferry. (JOKO)