PALU, MERCUSUAR, Gubernur HB Paliudju didesak untuk memecat atau mengganti pucuk pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kinerjanya buruk. Desakan itu, diungkapkan Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng Muh. Masykur di kantornya, kemarin (3/1).
     Dikatakan Teo sapaan akrab Muh. Masykur, ditahun 2010 ini Gubernur HB Paliudju harus arif dan bijaksana dalam menempatkan orang-orang yang memiliki kebijakan strategis seperti Kepala Dinas Atau Badan. “Ini penting menjadi pertimbangan bagi kemajuan daerah kedepan,” pinta Teo.

    Ia menilai, selama ini ada sejumlah pucuk pimpinan SKPD belum bekerja secara makssimal dalam menjalankan program pembangunan di sulteng. Sekedar diketahui, berdasarkan hasil evaluasi pada triwulan ketiga (TW-III), ada 10 SKPD realisasi anggaran maupun fisik di bawah 75 persen. Diantaranya, Badan Ketahanan Pangan, Kesejahteraan Masyarakat (Kesra), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Biro Pemerintahan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Perkebunan, rs Undata, Kantor Perwakilan Pemda di Jakarta, Biro Ekonomi, Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi.
    Capaian anggaran mauupun fisik yang paling terendah berada pada Badan Ketahanan Pangan dengan capaian fisik (53,52) persen dan keungan (49,42) persen, menyusul Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sebesar 62,64 persen untuk capaian fisik sedangkan keuangan mencapai 62,64 persen. Idealnya capaian fisik maupun keungan di tingkat SKPD pada TW-III harus mencapai 75 hingga 80 persen. Apalagi saat evaluasi TW-III sudah memasuki TW-IV, otomatis capaiannya harus merangka ke 80 persen.
     Hal itu, pun diakui Gubernur HB Paliudjud, ia mengatakan pembangunan saat ini masih berjalan lambat. Saat ini kata Paliudju, masih banyak yang perlu dibenahi baik pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat.
     Bahkan Paliudju mengancam akan memecat kepala SKPD yang dinilai kinerjanya rendah. Dikatakan Paliudju, dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan evaluasi kepada seluruh SKPD terkait capaian kinerja setahun ini. Hasil evaluasi akhir tahun kata Paliudju sangat menentukan masing-masing pucuk pimpinan SKPD, apakah masih dipertahankan atau tidak. “Apa masih dipertahankan atau harus diganti,” ancam Paliudju.
    Pada kesempatan itu, ia pun tak menapikan ada pula SKPD yang memiliki capaian tertinggi atau di atas stnadar yang ditentukan.”Bagi SKPD yang tertinggi, saya akan beri penghargaan, baik itu kenaikan pangkat/jabatan atau menambah kucuran dana di SKPD-nya,” janji Paliudju.
     Prinsipnya kata Paliudju, langkah itu ditempuh demi menerapkan program berbasis kinerja bagi masing-masing pucuk pimpinan SKPD. Sehingga kedepan, awward atau punishment yang diterapkan dapat memberikan motivasi bagi SKPD bersangkutan. Sayangnya, hingga saat ini pihaknya belum melakukan evaluasi akhir tahun terkait capaian kinerja SKPD. URY