Pada pertemuan tersebut, sejumlah tokoh masyarakat tersebut menyampaikan, seharusnya Pemkab Donggala meninjau ulang keputusan tersebut. Sebab, Pemkab Donggala terlihat memaksakan dengan menetapkan Desa Malei sebagai ibukota kecamatan, tanpa memperdulikan pendapat masyarakat.
    “Intinya, kami menyetujui persemian Kecamatan Balaesang Tanjung, tapi menolak Desa Malei sebagai ibukotanya,” kata salah seorang tokoh mayarakat.
    Direktur PBHR, Muhammad Masykur minta, agar Pemkab Donggala mendengar permintaan masyarakat tersebut, dengan melakukan pertemuan kembali bersama seluruh tokoh masyarakat dan sejumlah pihak terkait dalam pemekaran tersebut,
    “Kiranya pemerintah terkait dapat mendengar protes masyarakat tersebut,“ kata Masykur.
Selain itu, Masykur juga mengatakan, jika protes masyarakat tersebut tidak mendapat respon, di khawatirkan akan membawa dampak buruk bagi masyarakat dan menuai pro dan kontra yang berkelanjutan.(NANANG LP)