Media Alkhairaat, Jumat 26 Juni 2009

Kebijakan Pemerintah Harus Peka Konflik

PALU – Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah (Pemda) harus peka konflik dan mengarah kepada terciptanya perdamaian.
Untuk itu, pemda harus memiliki kapasitas dan kemampuan manajemen memadai, untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan perdamaian dan peningkatan ekonomi.
   Hal ini terungkap dalam seri diskusi yang di inisiasi Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng dan Program Manager Unit  Peach Trough Development (PMU PTD) Sulteng, bersama dengan sejumlah anggota dewan terpilih DPRD Sulteng, yang berlangsung di palu Golden Hotel baru-baru ini.
   Program officer PMU PTD Sulteng, Ihsan Basir mengatakan, sejak 1996 program PTD yang di implementasikan di wilayah kabupaten Poso dan Kota Palu. Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam management perencanaan pembangunan yang sensitive konflik dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan perdamaian, peningkatan ekonomi dan mendorong lahirnya produk kebijakan peka konflik.

   “PTD mendorong agar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) dapat menjadi media lahirnya semangat pembangunan yang peka konflik. Dalam bentuk Komisi Perdamaian pada setiap level musrembang dan penerapan wilayah sensitive konflik,” katanya.
    Dalam diskusi tersebut juga terungkap, seringkali konflik terjadi akibat kesenjangan social, kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat serta sempitnya ruang partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.
    Menurut Suprapto Dg Sitoru, konflik yang terjadi pasca reformasi bergulir, dipengaruhi kondisi politik masa lalu. Dimana kebebasan berekspresi disumbat rezim orde baru 30 tahun lamanya, sehingga memperlebar jurang perbedaan dan ketidakadilan. Akibatnya, ketika penyumbat pecah maka konflik terjadi dimana-mana.“Apa yang terjadi hari ini tidak lepas dari pengaruh masa-masa sebelumnya,” katanya.
    Caleg PDIP Dapil 4 Sulteng, Huismant Brant mengatakan, konflik terjadi karena dalam kenyataan, praktek pembangunan hanya menciptakan kesenjangan social, kemiskinan serta ketidak adanya ruang partisipasi rakyat dalam proses pembangunan.
    “Misalkan kasus salena, hal itu terjadi karena praktek pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai keadilan,” katanya.
Menurut Caleg Partai Demokrat, Nawawi Sang Kilat, hingga saat ini pelaksanaan Musrembang masih menjadi forum formalitas, dan sering kali usulan masyarakat dari bawah tidak terakomodir. Akibatnya, masyarakat menjadi kecewa dan frustasi. Sebaliknya, peran yang mestinya diambil oleh anggota dewan, diluar jarring asmara menjadi tidak relevan, karena ruang yang tersedia dalam proses pelaksanaan Musrembang hanya milik eksekutif.
     “Padahal, Musrembang menjadi penting maknanya jika dalam prosesnya, semua pihak dapat berperan di dalamnya,” katanya. (JOKO)

---

SKH GARDA SULTENG, Jumat 26 Juni 2009

Anggota Dewan Terpilih Konsisten Atasi Konflik

Palu, Garda Sulteng - Sejumlah calon Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah (Sulteng) kompak membangun kesepahaman untuk terus mengibarkan bendera perdamaian, apabila telah duduk di Legislatif periode 2009 2014 nanti.
   Diskusi yang digelar Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng bekerja sama dengan Peace Through Development (PTD) dengan sejumlah calon anggota DPRD Sulteng terpilih terbilang cukup menarik. Apalagi, komitmen dan program yang nantinya akan dilakukan lembaga Legislatif apabila telah menjabat menjadi salah satu topic yang didiskusikan. Calon anggota DPRD terpilih memberikan komentar yang sama namun arah dan tujuannya sama.
   Dari PAN, Ir. Suprapto Dg Sitoru MH, lebih melihat kepad pendekatan keagamaan untuk meminimalisir potensi konflik di sulteng. Menurutnya jika dalam dunia pendidikan, Agama mendapatkan prioritas untuk diajarkan, dengan terkait soal isu local yang umumnya terjadi diwilayah Sulteng.
   Calon anggota DPRD terpilih dari Demokrat, Nawawi Sang Kilat, memberikan komentar bahwa konflik yang terjadi mulanya berawal dari reformasi. Selain itu, kesenjangan ekonomi serta pengetahuan yang minim menurut Nawawi menjadi penyebab kuat potensi konflik itu terjadi.
“Sekarang yang penting itu adalah peranan pemerintah. Produk Peraturan Daerah (Perda) yang selalu dibuat harus benar-benar mengakomodir permasalahan yang ada. Jangan ajang forum Musrembang hanya dijadikan ajang basa-basi,” tegasnya.
   Pendapat yang diberikan rekan Nawawi dari Demokrat Henry Kawulur, juga hamper sama. Bagi Hendri, salah satu factor penyebab terjadinya konflik akibat system ketatanegaraan yang tidak merata. Artinya, kata Hendri, system pemerintah yang baik (good governance) seperti yang terus diumbar, saat ini belum berjalan dengan baik.
   “Selain itu, fungsi Yudikatif yang kurang peka melihat kondisi menjadi masalah yang harus diperhatikan. Makanya, produk-produk perda yang dilahirkan kedepan, harus-harus benar memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
   Memang, sebab akibat dan proses penyelesaian konflik diutarakan dalam diskusi ini. Jika Nawawi  dan Hendri, memberikan komentar pada ranah umum.
    Dialog dengan tema “Membangun Kesepahaman dengan Calon Anggota DPRD Sulteng Terpilih dalam mendorong kebijakan sensitive konflik” di palu Golden Hotel kemarin (24/6), memang mendapat respon positif oleh sejumlah legislator. Topic dialog kemudian menghangat, saat persoalan yang dibahas sendirinya akan mengurangi atau meniadakan akan terjadinya konflik.
   “Tidak perlu kita berpikir jauh-jauh. Kebanyakan konflik itu terjadi karena pengaruh minuman keras. Kalau demikian, disinilah Agama perlu ditingkatkan. FIT