Mercusuar, Jumat. 12 Juni 2009
PBHR Dukung APBD Dipangkas

PALU, MERCUSUAR – Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulawesi Tengah (Sulteng) member apresiasi kepada anggota DPRD Kabupaten (Dekab) Donggala untuk memangkas biaya operasional APBD 2010, terutama untuk program-program yang dinilai boros anggaran. Sebab, praktek penggunaan anggaran seperti ini tidak bersentuhan langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat, rawan penyimpangan dan mark up. Seperti, biaya operasional kendaraan dinas, biaya angkutan pegawai dan biaya operasional anggota Dekab.

   Demikian butir pernyataan Direktur Operasional PBHR Sulteng Muh Masykur kepada Mercusuar kemarin. Menurut Masykur, penolakan Wakil Bupati (Wabup) terhadap niat baik Dekab tersebut patut dipertanyakan. Dengan alasan bahwa Pemkab tidak akan memangkas biaya operasional tersebut karena akan menghambat kesejahteraan pegawai, merupakan statemen yang hanya memetingkan kebutuhan pejabat. DAR