Media Alkhairat, Selasa. 10 Maret 2009
TOT Voter Education
Pemilu Damai dan Berkualitas.

 

PALU – Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tengah (PBHR Sulteng) bekerjasama dengan Election Multi Donor Programme (MDP) akhir pecan lalu menggelar Training of Trainer (ToT) Voter Education untuk pemilu Damai dan Berkualitas.
    “Kegiatan ini diikuti 16 orang Trainer yang berasal dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di kota Palu, selama dua hari sejak hari sabtu,” kata Moh. Masykur dalam konferensi persnya, sabtu (7/3) usai pembukaan kegiatan di Hotel Citra Mulia Palu.

    Menurut Theo sapaan akrab Muhammad Masykur, kegiatan ToT bertujuan memberikan pemahaman kepada sejumlah Trainer yang akan berutgas memberikan pendidikan pemilih ke sejumlah kelurahan dan desa yang ada di Kota Palu dan Kabupaten Donggala.
    “Kegiatan ini dalam rangka membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mensosialisasikan tata cara pemilihan yang digunakan pada pemilihan legislative 9 april mendatang,” ujarnya.
    Dia menilai, sosialisasi yang dilakukan KPU setempat kepada masyarakat terkait dengan tata cara pemilihan belum maksimal sehingga pihaknya bersama sejumlah pihak seperti UNDP, Bapenas, Bawaslu, Depdagri, KPU dan didukung Kedutaan Inggris, Canada, Spanyol dan Australia berupaya memberikan pemahaman kepada pemilih melalui kegiatan pendidikan pemilih.
    “Kegiatan ini rencananya akan digelar di 80 kelurahan dan desa yang ada di Kota Palu dan Kabupaten Donggala,” sebutnya.
    Sementara itu Anggota KPU Sulteng yang membidangi Hukum dan Pengawasan, Yahdi Basma mengaku sangat bersyukur dengan terselenggaranya kegiatan ToT Voter Education yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan tata cara pemilihan.
    Dia menyebutkan, penyelenggaraan sosialisasi yang dilakukan pihaknya hingga saat telah mencapai 75 persen yang ditujukan kepada pemilih pemula dan kalangan mahasiswa yang ada dikota palu dan kabupaten lain di Sulteng.
    “Prinsipnya sosialisasi tentang tata cara pemilihan telah berlangsung dengan baik, dan sasaran sosialisasi adalahj masyarakat yang bisa menularkan sosialisasi kepada masyarakat lainnya,”katanya. (Rahman) 

Palu, Garda Sulteng - Sebagai lembaga yang berperan di bidang hukum, Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulawesi Tengah (Sulteng), mendorong Pemilu Damai dan Berkualitas.
    Sebelum program ini di implementasikan, PBHR melaksanakan Training of Trainer (ToT) Votter Education, yang dilaksanakan Citra Mulia Hotel, 7-8 maret 2009. Tujuan pelaksanaan ToT adalah sebagai ajang pembekalan bagi para fasilitator yang nanti akan memfasilitasi pendidikan pemilih (voter education).
    Cakupan pembekalan tersebut meliputi informasi seputar pemilu dan teknis pelaksanaannya, menjadikan pemilu yang berkualitas dan upaya antisipasi terhadap potensi konflik yang bakal terjadi pada pemilu.
Sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Anggota KPU Sulteng, Yahdi Basma, Dr. Abd. Rasyid Thalib Staf Ahli  gubernur serta Dr. Cristian Tinjebate sebagai akademisi.
    Dalam persentase materinya, Yahdi Basma menyampaikan beberapa hal terkait dengan isu-isu penting dalam menghadapi pemilu 2009. Menurutnya, amandemen UU tentang penyelenggaraan pemilu seperti No. 11 tahun 2003, tentang tata cara pemilihan DPR, DPD yang diubah menjadi UU No. 10 tahun 2008 sebagai dasar yuridis penyelenggaraan pemilu.
     Sementara Perpu yang dikeluarkan pemerintah No. 1/2009 hanya mengatur 2 hal, yakni tata cara penandaan surat suara dan DPT.
Soal kesiapan lembaga penyelenggara, KPU Sulteng dan Kota memiliki panitia disetiap Kecamatan sampai pada tingkat provinsi dengan jumlah tujuh orang.
    Kata Yahdi, ada dua masalah yang mendasar, pertama pada aspek pendekatan internal. Misalnya, ada caleg menerima suara terbanyak terus karena proses yang diyakini tidak berjalan baik maka dia saling menggugat. Untuk mengantisipasi ini sebisa mungkin ada pengertian dan tindakan tegas partai ke penyelenggara pemilu.
   Sementara menurut Dr. Abd. Rasyid Thalib, jika ingin mendorong pemilu damai dan berkualitas, pertama harus dengan pendidikan dan sosialisasi yang kuat. Pada pemilu 2009 ini, kualitas pemilu dan demokrasi harus menjadu prioritas rakyat. Misalnya penyelenggara pemilu, KPU dan Panwas harus berkualitas.
   Lain halnya penilaian yang dikemukakan Dr. Cristian Tinjebate yang mengatakan pemilu adalah pertarungan orang untuk meraih kekuasaan dengan secara demokratis dan konstitusional. Proses politik ini diharapkan dapat menghasilkan kualitas pemilu yang baik.
   “Namun, tidak jarang menimbulkan gesekan kepentingan antar kekuatan politik. Ini memang berpotensi konflik karena bisa jadi setiap kekuatan politik menghalalkan segala cara, yang penting bisa menang. Apalagi hal tersebut dilakukan pada kelompok-kelompok marginal yang rentan memicu konflik. Karenanya, perlu perlakuan pendekatan khusus terhadap hal-hal tersebut,” ujar Cristian. FIT