2005 September 10


HAKIKAT reformasi salah satunya terciptanya sistem pengelolaan negara yang bersandarkan pada prinsip-prinsip transparansi. Mulai dari sistem manajemen pemerintahan hingga sikap dan prilaku elit dalam lingkaran kekuasaan. Berkaca dari pengalaman perjalanan bangsa ini selama 60 tahun, kedua hal tersebut masih menjadi penyakit utama yang menggerogoti sistem penyelengeraan negeri ini....

Disinyalir Sarat Kepentingan HAKIKAT reformasi salah satunya terciptanya sistem pengelolaan negara yang bersandarkan pada prinsip-prinsip transparansi. Mulai dari sistem manajemen pemerintahan hingga sikap dan prilaku elit dalam lingkaran kekuasaan. Berkaca dari pengalaman perjalanan bangsa ini selama 60 tahun, kedua hal tersebut masih menjadi penyakit utama yang menggerogoti sistem penyelengeraan negeri ini.

Hal tersebut disampaikan Muh. Masykur devisi Good Govenarnace Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulteng (PBHR-ST) sehubungan dengan adanya saldo kas daerah yang dilaporkan oleh Bupati Donggala. Dalam LPJ tersebut disebutkan, kelebihan dana tahun 2000 sebesar Rp 10 miliar dengan perincian Rp. 242 juta lebih dalam bentuk tunai dan Rp 3 Miliar disimpan di Bank. Akibatnya, terjadi selisih sebesar Rp. 6,9 miliar lebih (Radar Sulteng, 9/9/05).

Sangat ironis seorang Wakil Bupati tidak mengetahui alokasi dan penggunaan dana yang ada. Sementara itu, Kabag keuangan Pemkab Donggala tidak mau berkomentar prihal penggunaannya. Fenomena ini memberikan kesan, kedua pejabat tersebut saling lempar tanggung jawab.
Lebih lanjut Masykur menilai, munculnya selisih dana yang relatif besar dalam LPJ Bupati menjadi satu indicator, ada yang tidak beres dalam pengelolaan manajemen keuangan. Kasus ini semaki menambah daftar panjang penyalahgunaan APBD di Donggala. Perlu diketahui, sebelumnya mencuat kasus dugaan korupsi APBD yang menyeret anggota palemen ke pengadilan hingga hingga kontroversi pembelian kapal fiberglass senilai Rp 2,6 miliar.

Langkah cepat dari Pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dalam melakukan pengusutan sangat dibutuhkan dalam menyibak tirai persoalan yang selama ini terjadi di Kabupaten Donggala. Bila tidak maka semangat untuk mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih melalui penegakan hukum akan hanya menjadi konsumsi publik semata. Sikap aktif publik dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintahan menjadi kunci untuk percepatan terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih.