SKH Mercusuar, Selasa 3 Februari 2009
APBD Donggala
Ironis! Untuk Rakyat Hanya 19,7 Persen

 

DONGGGALA, MERCUSUAR – Sangat ironis. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupatan Donggala tahun ini-2009 hanya 19,7 persen saja dibelanjakan untuk kepentingan rakyat. Dari prosentase itu sebanding dengan Rp79,1 miliar saja dari total pos belanja sebesar Rp339,9 miliar.

    Kecilnya belanja langsung untuk publik itu mengindikasikan pemerintah belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan masyarakat, terlebih pada saat krisis sekarang ini seluruh kebutuhan naik. Sikap prihatin ditunjukkan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) kala rapat paripurna penyampaian sikap akhir fraksi di Kantor Dekab Donggala, Senin (2/2).
    Menurut fraksi banteng moncong putih itu, anotomi APBD sangat tidak sebanding dengan belanja pegawai (gaji) Rp222,6 miliar untuk Sembilan ribu PNS.
    Sementara belanja untuk kepentingan rakyat di Kabupaten Donggala, yang kini berjumlah 200 ribu lebih setelah pemekaran Sigi, hanya memperoleh Rp79,1 miliar. F-PDIP mengharapkan Pemkab dalam melaksanakan pembangunan jangan lagi ada penyalahgunaan procedural. Sehingga apa yang diharapkan dalam kegiatan yang terangkum dalam APBD tidak sia-sia.
    Tinggi belanja untuk pegawai itu, juga dicermati Fraksi Partai Golkar (F-PG) lewat jubirnya, Minhar Tjeho yang melihat bahwa belanja tidak langsung itu, tidak mencerminkan keberpihakan pada rakyat. Karena anggarannya cukup fantastis.
    Suara keras juga disampaikan Fraksi Persatuan Kabangsaan Bintang Keadilan (F-PKBK) lewat jubirnya, Irwan Dumalang. F-PKBK melihat dari sisi pendapatan yang hanya mengandalkan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) sebagai “penambang” pendapatan asli daerah (PAD) terbesar. Sementara beberapa dinas, walaupun sudah diberi alokasi anggaran yang cukup, tapi belum juga memberikan hasil yang maksimal. Demikian halnya di sector kesehatan, menurut Irwan, pemerintah harusnya menambah anggaran untuk Dinkes, terutama untuk masyarakat miskin yang berjumlah 245 ribu jiwa tidak seluruhnya mendapat jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).
    Pemerintah diharapkan member anggaran yang cukup untuk bidang kesehatan, agar orang miskin mendapat pelayanan gratis, baik di RS maupun di Puskesmas atau Pustu.
    F-PDIP juga mencoba mengevaluasi pengelolaan APBD 2008. Menurut Piterson Tampusu yang dipercaya menjadi juru bicara, pengelolaan keuangan di APBD 2008, belum sepenuhnya mentaati disiplin dan tatib anggaran. Akibatnya, terjadi kebocoran-kebocoran, sebgaimana temuan yang baru saja terjadi di Dikjar.
   Demikian pula tentang beberapa kegiatan dinas, sebagai temuan dalam masa reses anggota Dekab, banyak yang terbengkalai, seperti tidak selesai tepat waktu.
   “Atas beberapa kegiatan yang terbengkalai, kami harapkan agar dilakukan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku,” terang ketua F-PDIP itu.
   Walaupun seluruh fraksi menyampaikan kritikannya, namun mereka tetap menerima Raperda APBD Donggala 2009 untuk dijadikan Perda Kabupaten Donggala. Bupati Donggala, Habir Ponulele, usai rapat yang dipimpin Ketua Dekab Donggala, Ridwan Yalijama mengatakan bahwa ia akan memperhatikan apa yang disuarakan fraksi-fraksi. “Kita akan laksanakan apa yang diminta fraksi sesuai dengan mekanisme yang ada,” tutupnya. HID