PALU – Pemberantasan kasus korupsi yang terjadi dijajaran pemerintah daerah di sulteng oleh penyidik kejaksaan tinggi belum menyentuh level elit, atau actor utama yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Seperti kasus korupsi dana kas Wagil gubernur Sulteng dan kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Donggala tahun 2006. Selain itu proses penyelesaian kedua kasus ini tergolong lambat, dimana penyidikannya belum tuntas walau durasi waktunya sudah sekitar 2 tahun lebih.
     Demikian diantara hasil monitoring dan evaluasi (monev) Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng terhadap kinerja jajaran kejati sulteng sepanjang tahun 2008, sebagaimana diungkapkan Divisi Good Governance PBHR Sulteng, Moh. Masykur kepada Radar Sulteng di kantornya kemarin sore (2/1).
    Dia menjelaskan, sepanjang tahun 2008 jajaran kejati sulteng menangani 97 perkara, dengan rincian 57 kasus dalam penyidikan, 7 kasus dihentikan proses penyidikannya (SP3, red), yakni kasus dugaan korupsi Bupati Tolitoli dan kasus dugaan korupsi di Dinas Kehutanan Sulteng, 5 kasus ditingkat Kejari dan Kacabjari. Alasan penghentian 7 kasus itu adalah tidak cukup bukti untuk melanjutkan proses hukumnya pada tahap selanjutnya. Kemudian, 33 diantara 97 perkara yang di sidik tahun 2008 itu kata Masykur telah dilimpahkan ke pengadilan, bahkan beberapa diantara terdakwa kasus tersebut telah divonis.
    Menurut Masykur dari data yang berhasil mereka himpun juga menunjukan bahwa 25 diantara kasus yang disidik tahun 2008 merupakan perkara tahun 2005, 2006 dan 2007 yang belum tuntas proses penyidikannya pada tahun tersebut. Rinciannya adalah 13 perkara yang mulai disidik tahun tahun 2005 – 2006, 8 perkara tahun 2007 yang penanganan lanjutan kasus yang belum terselesaikan dan 4 kasus yang ditangani tahun 2008.
   Dalam catatan PBHR lanjut Masykur selama 2008 jajaran Kejati sulteng melimpahkan 16 perkara korupsi ke Pengadilan Negeri. Dan para terdakwa yang diadili dalam 10 perkara itu telah divonis dengan hukuman antara 1-4 tahun. Adapula terdakwa mendapat vonis bebas. “Ada 4 perkara korupsi dimana para terdakwanya divonis bebas oleh hakim pengadilan negeri,” ungkapnya.
   Masykur menegaskan, tersangka dan terdakwa kasus korupsi yang disidik maupun diadili pengadilan pada tahun 2008 mayoritas pejabat pemerintahan. Selain itu pemerintah desa, anggota KPU, pengurus organisasi sosial, pimpinan koperasi, BUMN dan kontraktor. Dengan rincian; pejabat pemerintah daerah 30 orang, DPRD 1 orang, pejabat pemerintah daerah 1 orang, anggota KPU 1 orang, pengurus organisasi sosial 2 orang, pimpinan koperasi 1 oran, dan pimpinan BUMN 5 orang serta kontraktor 19 orang. Kerugian daerah akibat kasus korupsi tersebut lanjuta Masykur sekitar Rp. 138 miliar lebih. Dari jumlah itu, yang berhasil dikembalikan ke kas negara hanya sekitar Rp 5,2 miliar lebih.
    Untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan keuangan negara lanjut Masykur, pihaknya meminta kepada pemerintah daerah agar lebih transparan dan terbuka terhadap pengelolaan terhadap uang negara. Ketertutupan pemerintah daerah dalam proses pengelolaan dana negara selama ini katanya, mengakibatkan suburnya tindak pidana korupsi di sulteng. Masykur juga mendesak jajaran kejati sulteng untuk segera menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang belum selesai diproses, baik di tingkat penyelidikan, penyidikan maupan penuntutan. (bil)