PALU, MERCUSUAR – Peluncuran Pusat Sumberdaya Hukum Rakyat (PSHR) resmi digelar Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng, Sabtu (25/10). Acara yang berlangsung di Jalan Sutoyo No.19 ini dihadiri oleh Diani Sadyawati SH, LLM (Direktur Hukum dan HAM Bappenas dan National Project LEAD-UNDP), Thomas Crick (Manejer LEAD-UNDP), Murad U Natsir (Ketua DPRD Provinsi Sulteng), Rusdy Mastura (Walikota Palu), serta beberapa pejabat daerah lainnya.

    Diani Sadyawati dalam sambutannya berharap agar program pemberdayaan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan didukung pemerintah daerah. Saat ini dibutuhkan partisipasi semua pihak dalam membangun sistem demokrasi.
    Program yang sedang diuji coba di Sulteng dan Sulawesi Tenggara (Sultra) ini atas kerjasama Bappenas, UNDP dan PBHR Sulteng. Tujuannya meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap keadilan melalui penyediaan informasi terkait dengan hukum dan HAM. Seperti melalui pendirian PSHR oleh PBHR Sulteng.
    Ditempat yang sama, Thomas Crick menjelaskan, dalam salah satu hasil penelitiannya mengenai acces to justice yang dilaksanakan di lima wilayah kawasan Indonesia Timur (termasuk Sulteng), menunjukkan akses masyarakat miskin terhadap keadilan masih terbatas. Sehingga berdampak pada masalah kemiskinan dan lemahnya penegakan HAM.
    Murad U Nasir menegaskan, pemerintah daerah tetap berkomitmen mendukung program pemberdayaan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. “Seperti diketahui tingkat kemiskinan di Sulteng cukup tinggi yakni masih sekitar 30-40 persen warga miskin. Sehingga kedepan Pemda akan berkomitmen menyediakan bantuan terkait dengan hal tersebut. Misalnya dalam bentuk dukungan anggaran dan fasilitas yang dibutuhkan demi keberlangsungan Pusat Sumberdaya Hukum Rakyat.”tuturnya.
   Wakil rakyat ini berharap melalui launching PSHR ini aka nada komunikasi lanjut antara Pemda, melalui DPRD dengan berbagai pihak. Misalnya, memikirkan keberlanjutan PSHR agar senantiasa diakses oleh masyarakat di Sulteng. “Melalui cara-cara seperti ini kita berharap pengetahuan hukum masyarakat meningkat melalui penyediaan informasi yang dapat diakses setiap saat oleh masyarakat.
  Bila pengetahuan hukum masyarakat meningkat, maka masyarakat akan berpartisipasi dalam pembangunan karena mereka paham akan hak-haknya,” ujarnya. */Kus

PALU – Untuk menguatkan komitmen atas pendidikan hukum terhadap masyarakat, Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulawesi Tengah meresmikan Pusat Sumberdaya Hukum Rakyat (PSHR). Sejumlah pejabat, LSM, akademisi, mahasiswa dan masyarakat ikut menghadiri launching yang digelar di halaman kantor PBHR Sulteng, Jalan Sutoyo, No.19, pada Sabtu (25/10) kemarin.
    Diantara yang hadir adalah Walikota Palu, Rusdi Mastura, Ketua DPRD Sulteng, Murad U Natsir, Diani Sadyawati, Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kum dan Ham) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Thomas Crick, Project Maneger (UNDP), Kepala Biro Hukum PemProv Sulteng, Aslam Rombagam, Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Donggala, Moh. Thaslim Ntosa, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Parigi Moutong, para aktivis LSM serta masyarakat.
    PSHR adalah media perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mengetahui banyak tentang hukum. Di perpustakaan itu, ada seratusan judul buku yang disumbangkan dari pemerintah provinsi Sulteng dan pemerintah Kabupaten Donggala.
    Divisi Manejerial PBHR Sulteng, yang juga bertanggungjawab atas pengelolaan PSHR, Ferry Anwar mengatakan dalam perpustakaan yang dikelola oleh PBHR tersebut sudah ada 1.300 judul buku. 561 diantaranya adalah mengenai hukum. Sementara sekitar 90 persen judul buku tersebut tersedia atas kerjasama program keadilan untuk masyarakat miskin antara UNDP-Bappenas dan PBHR Sulteng.
    Kedepan kata Fery, selain akan masih ada penambahan koleksi buku pada PSHR, pihaknya akan membuka pos-pos bacaan di beberapa daerah yang berisi buku-buku tentang hukum. "Kita berharap bisa mengembangkan PSHR ini dengan membuka pos-pos bacaan di daerah-daerah,” kata Fery.
    Sementara, Ketua DPRD Sulteng, Murad U Natsir mengakui sangat merespon dibukanya PSHR tersebut. Menurutnya, perpustakaan adalah pusat informasi dan ilmu pengetahuan yang bagi masyarakat bisa digunakan.
   “Kalau mau maju, silahkan datang ke perpustakaan, ini adalah era persaingan secara global, kalau mau bersaing maka harus menguasai informasi,” kata Murad.
    Acara yang diisi dengan penampilan musik tradisional dari kelompok seni tradisional Pedati itu berlangsung hingga pukul 12.00 dan dilanjutkan dengan silatuhrahmi antara kalangan LSM dan masyarakat yang hadir. (sahril).