Menurut dia, anggaran hukum bagi rakyat miskin memang belum dianggarkan secara khusus dala APBD. Dalam APBD 2006-2007 Pemerintah Kabupaten (pemkab) donggala mengalokasikan anggaran bantuan hukum tetapi tidak secara riil ditujukan kepada masyarakat miskin. “Anggaran tersebut disediakan untuk kebutuhan pemkab jika sewaktu-waktu bersengketa denganpihak lain,” katanya.
    Dia menyebutkan, sebaiknya jika anggaran tersebut ingin dialokasikan dalam APBD, tidak dalam bentuk pos bantuan hukum. Alasannya, karena yang namanya bantuan hanya bersifat sementara. “Lebih baik jika anggaran tersebut melekat sebagai mata anggaran dalam pos tertentu, misalnya pada salah satu SKPD atau bagian hukum. Sehingga anggaran tersebut dapat secara rutin dialokasikan. Dengan demikian akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
    Sementara itu Kepala Bappeda Kabupaten Donggala, yang diwakili seorang stafnya, bernama Arwan mengatakan, kaitannya dengan bantuan hukum untuk masyarakat miskin sampai saat ini pemerintah belum menempatkan anggaran bantuan seperti itu dalam APBD. Karena ditingkat BAPPEDA sendiri hanya membuat sistem perencanaan dalam skala makro. “Usulan bantuan hukum dari masyarakat juga belum muncul, baik Musrenbang di tingkat desa maupun kelurahan,” sebutnya.
    Direktur PBHR Sulteng, Rasyidi Bakry, mengatakan bahwa diskusi ini dilakukan sebagai upaya untuk mendorong terbukanya akses masyarakat miskin terhadap keadilan (acces to justice) dalam bentuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat (legal literacy). “Upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan jika berbareng dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat,” katanya.
    Menurutnya, sebagai negara hukum, setiap warga negara mempunyai hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum. Konstitusi kita sudah mengamanatkan hal itu. Dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan semua negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
    Karena itu kata Rasyidi, bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, hal ini penting karena sering kali bantuan hukum diartikan sebagai belas kasihan bagi yang tidak mampu. “Paradigma bantuan hukum Cuma-Cuma yang selama ini hanya dianggap sebagai belas kasihan harusnya diubah menjadi kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh negara,” tandasnya. (rahman)