SKH Radar Sulteng, Senin 17 Maret 2008

 

Soal PLTU, Dewan Jangan Sekedar Komentar

PALU- Sikap anggota dewan yang hanya bisa berkomentar dengan keberadaan mesin Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), disesali kalangan Non Government Organization (NGO). Mestinya, para wakil rakyat itu membuat terobosan dengan langkah maju, dari sekedar menyampaikan statement.
    “Dewan mestinya sudah turun tangan. Melakukan investigasi mendalam, sesuai dengan wewenang yang melekat padanya sebagai wakil rakyat, untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di PLTU,” tandas Koordinator Divisi Demokratik Governance Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Muh Masykur.

    Mengenai keberadaan PLTU, Masykur berkomentar, bahwa keberadaan PLTU yang sebenarnya diharapkan dapat membantu krisis listrik di Kota Palu, justru tidak memberikan solusi, karena hanya selang beberapa bulan mesin PLTU rusak lagi dan ini terjadi secara berulang-ulang.
    “Kalau hanya sekedar komentar tidak akan memberikan solusi, sikap anggota dewan jangan lamban menanggapi masalah mati lampu karena sudah berulang-ulang terjadi tapi tidak ada solusinya,” pintanya.
    Dikatakannya, bukan tidak mungkin mesin PLTU adalah benar mesin bekas, karena ketika beroperasi dalam waktu tertentu rusak kembali. Sudah menjadi tugas anggota dewan, untuk mengetahui kondisi PLTU, serta menyampaikannya kepada publik.
    “Publik berhak mempertanyakan keberadaan PLTU dan harus ada sikap terbuka dari Pemkot untuk melakukan pengkajian lebih jauh. Apa yang sebenarnya rusak dari mesin PLTU. Namanya saja mega proyek tapi lebih banyak ruginya kepada masyarakat. Pemkot, harusnya bersikap serius menyelesaikan secara cepat masalah PLTU agar tidak lagi menjadi masalah klasik di Kota Palu,” tegasnya. (ron)