Radar Sulteng, 17 Desember 2007

Dedikasi Tanpa Pamrih;
Belajar dari Pengalaman Warga Vatutela
Oleh Muh. Masykur M

    Potret Vatutela berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pancaran cahaya dari wajah kampong tua ini sedikit mulai bersinar dengan masuknya sentuhan pembangunan. Di tandai dengan terbangunnya beberapa infrastruktur ekonomi, seperti jalan dan jembatan. Kini, kampong tua ini tidak lagi merana seperti sediakala. Mobilitas warga meningkat seiring dengan terbukanya akses jalur transportasi dan lalu lintas barang ke kantong-kantong produksi. Dengan demikian, lompatan perubahan akan terjadi, cepat atau lambat.
    Namun, kita masih sulit memprediksi, apakah perubahan itu kelak akan mendorong maju jejak langkah warga ke tarap hidup yang lebih sejahtera? Seperti halnya makna “Vatutela” berarti “sumber cahaya atau panas yang timbul dari gesekan batu” sehingga dapat menjadi sulu yang terpancar di atas bumi manusia. Atau sebaliknya.  Kampong tua ini tetap menjadi termarjinalkan di tengah akselerasi pembangunan Kota Palu menyongsong era industialisasi. Dimana, tanah, air dan modal sebagai lokomotif  utama industri bisa berkembang. Paling tidak, gerbong itu  telah terbuka. 
    Di tahun ini dan mendatang, Pemkot Palu memberi “perlakuan” lebih terhadap Vatutela melalui porsi kebijakan pada program pengembangan masyarakat adat di kawasan dataran tinggi  Lembah Palu. Bersama daerah lainnya seperti, Poboya, Salena, Lekatu, Vintu, Uentumbu, dll. Perlakuan itu sebagai bentuk kebijakan langkah maju Pemkot guna memposisikan wilayah-wilayah ini setara dengan wilayah lainnya di Kota Palu. Karena, akibat kegagalan pemerintah sebelumnya, wilayah tersebut menjadi termarjinalkan dalam pusaran arus pembangunan. Kegagalan pemerintah ini, kerap kali memicu timbulnya konflik, kemiskinan, pengangguran dan merampas tanah rakyat. Tindak heran jika di wilayah-wilayah ini menjadi ladang subur  tumbuhnya kemiskinan.
    Namun di balik itu semua, setidaknya, muncul anggapan bahwa pemerintah cenderung  bersikap diskriminatif terhadap mereka. Sebab, sumber air bersih yang tersedia tidak serta merta dapat mereka nikmati. Sarana dan prasarana serta akses warga terhadap air bersih serba terbatas. Tidak seperti warga di lingkungan sekitarnya mendapat layanan dan akses air bersih secara memadai, seperti di Kelurahan Tondo dan Layana Indah.
    Sebaliknya, jika pemerintah bersikap konsisten, sudah tentu, perlakuan diskriminasi seperti itu tidak mesti terjadi. Selain pemerintah berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana air bersih juga karena pemenuhan air bersih merupakan hak dasar bagi setiap warga.
    Faktanya, masalah krisis air bersih hingga saat ini tidak teratasi secara merata. Situasi ini pada akhirnya memprovokasi warga untuk melakukan tindakan sesuai dengan  bahasa yang mereka yakini. Tidak aneh jika warga memanfaatkan air bersih dari sumber pipa milik PDAM dengan cara membocor pipa, karena tidak ada lagi air yang dapat dikonsumsi. Puncaknya, warga membocor empat titik pipa milik PDAM (3-5/12).

Berjuang di Tengah Badai Krisis
 
    Tidak hanya badai krisis ekonomi, BBM dan listrik melanda warga di lingkungan Vatutela, tetapi juga akses terhadap air bersih serba terbatas. Akumulasi krisis ini menjadi penyempurna penderitaan warga di sana.
    Untungnya, warga Vatutela masih memiliki seorang figure seperti Muslimah (67). Sosok tua ini rela mendedikasikan tenaga dan pikirannya untuk perjuangan mendapatkan air bersih. Ia saban hari bekerja sebagai penjaga air. Tidak berharap dapat imbalan,  apalagi gaji. Harapannya hanya satu, air dapat mengalir lancar memenuhi bak-bak penampung di lingkungan tempat tinggalnya. Agar warga dapat menikmati air bersih. Sebuah prototype manusia yang terbilang langka. 
    Peran Muslimah ini tidak seperti dengan “Punggava” dan petugas PDAM. Punggava adalah bentukan warga untuk mengatur distribusi air secara merata ke lahan  pertanian warga. Sedangkan pertugas PDAM berperan sebagai operator pengelola air bersih. Yang pasti kedua petugas itu memperoleh imbalan atas jasa layanan yang mereka lakukan.
    Tetapi peran yang dilakoni Muslimah lahir dari motivasi dan kepedulian terhadap kondisi warga di lingkungannya.  Sampai saat ini, sebanyak 317 jiwa atau 84 kepala keluarga (KK) di RT 1 Dusun Vatutela  mengalami kesulitan untuk mengakses air bersih.  Sarana dan prasarana air bersih tidak lagi memadai. Padahal, pipa saluran milik PDAM terpancang tapi tidak diperuntukkan bagi warga di sana.
    Bagi Muslimah, kebiasaan ini telah di lakoninya sejak 1997. Dalam ukuran manusia seusianya, sepuluh tahun berjalan merupakan waktu yang tidak sedikit. Segudang pengalaman hidup menuntunnya ke arah seperti saat ini. Satu hal lain karena diantara mereka, memang masih memiliki ikatan tali temali kekeluargaan.
    Di wilayah ini, kepokokan air bersih—keterjangkauan, murah dan mudah diakses-- menjadi sesuatu yang super kontras. Sebab, sumber air bersih dari sini. Apalagi sejak air bersih menjadi barang langka. Dalam setiap  tahun, paling tidak, warga di wilayah ini mengalami kekurangan air satu sampai tiga bulan. Saat dimana air menjadi barang mahal. Di saat ini pula, atas dedikasi Muslimah menjadi penyejuk bagi warganya, seperti halnya air memberi kesejukan bagi setiap mahluk di bumi ini.
    Atas dedikasinya itu, pernah muncul pembicaraan di tingkat warga, agar setiap kepala keluarga di pungut biaya sebagai bentuk kontribusi mereka terhadap dedikasi Muslimah. Namun, rencana tersebut urung dilakukan. Satu hal karena tidak ada yang mengkoordinir sehingga wacana tersebut hanya menjadi angin lalu. Bagai semilir angin berhembus dari  puncak Vatutela. Inisiatif ini pudar seiring dengan hegemoni globalisasi yang melunturkan nilai-nilai humanistik.
    Sementara Muslimah harus berjibaku dengan situasi alam di saat musim hujan datang. Kerja mengurus air tanpa kenal waktu, tidak siang tidak juga malam. Tergantung kondisi di lapangan. Dengan menempuh jarak 4-5 km, ia harus menuju   ke hulu sungai untuk mengontrol pipa air di sana. Menurutnya, jika banjir pipa akan tersumbat. Akibatnya, sering kali air tidak sampai ke pemukiman warga.  
    Dalam satu kesempatan, penulis menyempatkan diri berdiskusi dengan Muslimah. Tutur katanya lugas dan penuh makna. Ia bercerita panjang lebar prihal kronologi masalah krisis air bersih. Sejak 1980-an air mulai dikelola dengan masuknya proyek pembangunan sarana dan prasarana air dibangun oleh Care Kanada. Di RT 1 Dusun Vatutela di pasang pipa dan sebanyak tiga buah bak penampung dibangun. Di masa itu, air cukup memenuhi kebutuhan warga. Entah disebabkan oleh factor apa sehingga sarana itu tidak bertahan lama. Pipa menjadi berkarat dan bocor. Akibatnya, pada saat itu warga mulai sulit mengakses air.
    Selain sebagai penjaga air, aktifitas utama Muslimah adalah sebagai petani. Kebutuhan hidup keluarganya bersumber dari hasil pertanian. Seperti juga warga pada umumnya dengan  menanam tomat, bawang, jagung, rica, kacang tanah. Kemiri juga merupakan komoditi penting bagi warga Vatutela.
    Selain rutinitas itu, Muslimah juga aktif mengikuti diskusi dan pertemuan diberbagai forum. Paling tidak, wajahnya tidak asing dimata beberapa kelompok organisasi social dan kemasyarakatan.
    Kombinasi dari berbagai aktifitas tersebut, berdialektika menjadi energi yang kian mengkokohkan semangat dan dedikasi yang dilakoninya. Baginya, mustahil menggantungkan harapan pada respon cepat pemerintah, ditengah orientasi pembangunan yang sepenuhnya tidak mengabdi pada kedaulatan rakyat miskin.  Tanpa insiatif sendiri niscaya masalah dapat teratasi. Sekecil apapun kualitas kerja yang dihasilkan.
    Sepatutnya, Pemkot Palu dan kita semua memberi apresiasi terhadap dedikasi warga seperti ini. Berjuang ditengah badai krisis hanya untuk memastikan agar supaya  ketersediaan air bersih senantiasa dapat terjaga.
Untuk itu, ke depan, kebijakan pengelolaan air tidak hanya pada pemenuhan akses rakyat terhadap air bersih tetapi juga harus dibarengi dengan dukungan partisipasi rakyat. Dua model pendekatan ini perlu dituangkan ke dalam sebuah regulasi yang mengatur system pengelolaan air secara merata dan berkelanjutan.

(Koordinator Divisi Democratic Governance PBHR Sulteng)