Joomla! site syndication http://pbhrsulteng.org 2010-03-14T14:28:07+01:00 http://pbhrsulteng.org http://pbhrsulteng.org/images/M_images/joomla_rss.png text/html 2010-03-13T02:58:29+01:00 http://pbhrsulteng.org http://pbhrsulteng.org/content/view/290/104/ SKH Info Baru, Jumat. 12 Maret 2010PERDA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DISKUSIKANInfo Baru – Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng bekerja sama dengan SERASI, USAID, Peace Through Development (PTD) Propinsi Sulteng dan Bappeda Sulteng menggelar diskusi terfokus mengenai Advokasi Perda Perencanaan Pembangunan di Restoran Kampung Nelayan, kamis (11/3) kemarin. text/html 2010-03-13T02:51:23+01:00 http://pbhrsulteng.org http://pbhrsulteng.org/content/view/289/104/ Media Alkhairaat, Selasa. 10 Maret 2010Hasil Musrembang Wajib DirealisasikanPalu – Saat ini Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) masih sebagai pelengkap dalam program pemerintah. Hasil yang diperoleh dalam musrembang ditingkat desa dan kecamatan, sebagian besar berubah ketika sudah dibahas ditingkat pemerintah kota. “Sebagian besar hasil Musrembang di tingkat kelurahan berubah saat pemerintah menjalankan programnya, padahal hasil tersebut sifatnya wajib dan mesti dijalankan. Itu menjadi acuan pemerintah dalam menjalankan program,” kata Andi Patongai, anggota DPRD Kota Palu, saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng, Bekerjasama dengan SERASI Project – USAID, Peace Through Development (PTD) Propinsi Sulteng dan BAPPEDA Propinsi Sulteng, di restaurant Kampoeng Nelayan, selasa (9/3). text/html 2010-03-13T02:15:46+01:00 http://pbhrsulteng.org http://pbhrsulteng.org/content/view/287/104/ Media Alkhairaat, Selasa. 9 Maret 2010PBHR Dorong Regulasi Partisipatif dan Sensitif KonflikPalu – Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulawesi Tengah, hari ini (9/3) gelas Focus Group Discussion (FGD) dengan tema mendorong adanya Regulasi/Perda system perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan sensitive konflik di Sulteng. text/html 2010-03-10T00:11:26+01:00 http://pbhrsulteng.org http://pbhrsulteng.org/content/view/286/104/ Mercusuar, Senin. 8 Maret 2010Bupati Touna Harus Diperiksa!PALU, MERCUSUAR – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah didesak untuk segera memeriksa Bupati Tojo Unauna (Touna) Damsik Ladjalani, karena ikut bertandatangan di kontrak kerja pada proyek pasca bencana alam yaitu normalisasi empat sungai di Kabupaten Touna. text/html 2010-01-26T00:28:34+01:00 http://pbhrsulteng.org http://pbhrsulteng.org/content/view/285/104/ Media Alkhairaat, kamis. 21 Januari 2010POLEMIK ALOKASI ADD.PBHR: Masyarakat Harus DilibatkanPalu - berkaitan dengan alokasi Dana Intensif Daerah (DID) Kota Palu tahun anggaran 2010 sebesar Rp20.738 miliar untuk sector pendidikan, Pemkot dan DPRD Palu seharusnya mengelola secara transparan dengan pelibatan publik. Demikian diungkapkan Devisi Democratik Governance PBHR Sulteng, Ferry Anwar, rabu (20/1) dalam rilisnya.