|
Ditulis Oleh iyan
|
|
Kamis, 24 November 2011 |
|
Mal : 18 Nopember 2011
PBHR SULTENG
Ranperda Penanganan Konflik Segera Disahkan
PALU- Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang sistem penanganan konflik berbasis komunitas, direncanakan akan disahkan sebagai peraturan daerah (Perda) pada akhir Nopember ini.
“Pembahasannya sudah memasuki ketiga bulan, sehingga kemungkinan besar akan disahkan pada bulan Nopember tahun 2012 mendatang,” kata Kepala Kesbang Linmas Kota Palu, Ajengkris, dalam pertemuan stakeholder dan Advokasi Raperda yang dimaksud, yang dilaksanakan Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulteng (PBHR Sulteng) di restaurant Kampung Nelayan, kamis (17/11).
Ajengkris menyebutkan, Raperda ini nantinya ketika disahkan menjadi perda, maka akan didukung pula Perwali sebagai kekuatan dalam pengambilan dan pada tahun 2012 kedepan, aturan baru perwali itu akan ditingkatkan mejadi Peraturan Pemerintah Daerah (Permenda),
“Harapan saya selaku pemangku di Kesbang, ketika Perda ini sudah disahkan, tinggal bagaimana untuk meneruskan sosialisasi ditingkat masyarakat,” jelasnya.
Dia mengaku, pihaknya sudah melakukan promosi terhadap keberadaan Ranperda ini ketika berlangsung berbagai pertemuan termasuk dalam pertemuan se Provinsi Sulteng, sehingga ada beberapa Kabupaten ingin meminta Raperda tersebut untuk diadopsi. |
|
Selengkapnya...
|
|
|
Ditulis Oleh iyan
|
|
Kamis, 24 November 2011 |
|
Radar Sulteng, 18 November 2011
Raperda Tentang SPKBK Diupayahkan Selesai Awal 2012
PALU- Untuk meminimalisir konflik antara kelompok masyarakat yang terjadi diwilayah Kota Palu, maka Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)tentang Sistem Penanganan Konflik Berbasis Komunitas (SPKBK) yang kini masih dalam tahap perancangan, direalisasikan menjadi regulasi.
Pernyataan ini disampaikan Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kota Palu Ajengkris, dalam kegiatan koordinasi pembahasan rancangan Perda SPKBK yang digelar PBHR Sulteng Kamis kemarin. Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu rumah makan itu, didukung PTD Nasional.
|
|
Selengkapnya...
|
|
|
Ditulis Oleh iyan
|
|
Kamis, 24 November 2011 |
Mercusuar, 22 November 2011
PBHR SERAHKAN RAPERDA PENANGANAN KONFLIK
PALU, MERCUSUAR – Upaya Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng, agar Kota Palu memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang System Penanganan Konflik Berbasis Komunitas mendapat respon positif dari Legislatif. Senin (21/11), PBHR bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Linmas) Kota Palu menyerahkan draf Rancangan Perda (Raperda) untuk menjadi pertimbangan dibahas DPRD Kota Palu pada agenda siding tahun 2012 nanti.
Meskipun mendapat saran dan kritik mengenai isi dan kajian dalam Raperda, namun penyusunan Raperda dari PBHR ini dinilai legislative adalah langkah konkrit menjawab kondisi Kota Palu saat ini. makanya, berbagai kritikan dalam pasal per pasal akan kembali mendapat penyempurnaan pada pembahasan di tingkat panitia khusus untuk kemudian dipisahkan menjadi Perda.
|
|
Selengkapnya...
|
|
|
Ditulis Oleh iyan
|
|
Rabu, 23 November 2011 |
|
Mercusuar,20 Oktober 2011
Butuh Rp20 M Benahi Pendidikan Poso
POSO, MERCUSUAR- Dinas pendidikan Pemuda dan olahraga (disdikpra) Poso mengaku membutuhkan anggaran sedikitnya Rp20 miliar untuk membenahi infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Poso.
Anggaran sebesar itu dimaksudkan untuk menjawabkan semua kebutuhan pembangunan dan perlengkapan mobiler sekolah baik dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah sekolah atas.
“Kebutuhan anggaran masih sangat besar, sedikitnya ada Rp20 miliar yang masih kita butuhkan untuk menjawab semua kebutuhan di dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Poso saat ini,” kata kepala dinas Dikpora Poso Berlin Motoneng saat di temui Rabu kemarin saat usai membawakan materi soal konsultasi publik menyangkut Raperda pendidikan damai dan multikultur Sulteng yang digelar di Hotel Wisata Poso.
Dia tidak menutup mata dengan segala kekurangan fasilitas sekolah berikut mobiler yang masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan di sejumlah sekolah yang ada, sebaimana yang kerap diberitakan selama ini.
Semua pemberitaan soal sekolah saya ikuti, kenyataannya memang seperti itu. Tapi kami juga di Dinas sedang mengusahakan agar anggaran untuk itu bisa terpenuhi,” ujar Berlin.
Dia menargetkan, tahun 2012 mendatang, sebagian dari kebutuhan itu akan segera terpenuhi.
Kita upayakan tahun 2012 semua kekurangan itu bisa di minimalisir, meski itu tidak mungkin kita lakukan sekaligus, namun secara bertahap dengan melihat yang paling prioritas. Namun kesemuanya juga terkandung pada kesiapan anggaran yang ada. |
|
Selengkapnya...
|
|
|
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>
|
