|
Ditulis Oleh Ferry
|
|
Rabu, 20 Pebruari 2008 |
|
SKH Suara Sulteng, Rabu 20 Februari 2008
Palu – Bupati Poso dan Pejabat pemegang kuasa dana recovery harus bertangungjawab dan transparan kepada masyarakat Poso menyangkut pengelolaan penyaluran dan recovery. Ketidaktransparannya dana senilai Rp 58 miliar tersebut menyebabkan munculnya spekulasi dan polemic ditingkatan masyarakat, apakah benar-benar digunakan untuk pemulihan ekonomi masyarakat Poso pasca konflik horizontal atau tidak.
Penegasan tersebut diungkap coordinator Poso Center, Julaer Situmorang, melalui pres realise yang dikirimkan ke redaksi Suara Sulteng, Selasa (19/2)...{..} Selengkapnya, Lihat... > Berita yang sama lihat juga... |
|
Pemutakhiran Terakhir ( Selasa, 26 Pebruari 2008 )
|
|
|
Ditulis Oleh Ferry
|
|
Rabu, 20 Pebruari 2008 |
|
SKH Mercusuar, Rabu 20 Februari 2008
Poso, Mercusuar,-
Masyarakat Kabupaten Poso yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemuda bersama-sama dengan 33 NGO yang tergabung dalam Poso Center sepakat membentuk aliansi untuk menelusuri penyaluran dana recovery Rp 58 miliar. Aliansi yang dideklarasikan 12 Februari lalu di gedung DPRD Kabupaten (Dekab) Poso ini, bernama Aliansi Advokasi Bantuan Kemanusiaan (AABK) Poso yang didalamnya juga bergabung unsure Ormas KTNA Poso, LSM, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Serta Poso Center..{..} Selengkapnya, Lihat... |
|
Pemutakhiran Terakhir ( Selasa, 26 Pebruari 2008 )
|
|
|
Ditulis Oleh Fadlan & Adam
|
|
Senin, 18 Pebruari 2008 |
|
[Fadlan & Adam] -Divisi Perburuhan PBHR-Sulteng- SKH Radar Sulteng, Minggu- 17 Februari 2008
Industri pengelohan rotan di kota Palu sejak dulu merupakan salah satu sector yang cukup banyak menyerap tenaga kerja di Kota ini. Lebih kurang 2 ribu orang yang bekerja di sector industry ini. Belum termasuk pekerja yang mengandalkan hidupnya dari mencari rotan. Jika dihitung dengan pencari rotan di Kabupaten Donggala dan Parigi-Moutong, jumlahnya mencapai sekitar 5 ribu jiwa yang terganutng pada sector industry ini..{...} Selengkapnya Lihat.... |
|
Pemutakhiran Terakhir ( Sabtu, 01 Maret 2008 )
|
|
|
Ditulis Oleh Ferry A
|
|
Senin, 18 Pebruari 2008 |
|
SKH Mercusuar, Rabu 13 Februari 2008
Palu, Mercusuar,-
Hasil investigasi yang dilakukan Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng awal Januari 2008 di sejumlah perusahaan di wilayah Kecamatan Palu Utara (Palut), ternyata masih ada beberapa perusahaan yang sampai saat ini belum menerapkan standar gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP). Hal tersebut dikemukakan ketua Devisi Perburuhan PBHR Sulteng, Adam dalam diskusi terbatas di kantor PBHR (12/2) kemarin..{..} Selengkapnya Lihat... Berita Lainnya yang terkait, Lihat Juga..{..} |
|
Pemutakhiran Terakhir ( Senin, 10 Maret 2008 )
|
|
|
<< Awal < Sebelumnya 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Berikutnya > Akhir >>
|
