Mercusuar, 24 November 2011
BPK Lamban Serahkan Laporan
Terkait Hasil Audit PD Sulteng

   PALU-Penanganan kasus PD Sulteng sampai saat ini masih terkatung-katung. Ini karena BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Sulteng belum menyerahkan hasil audit terkait dengan sejumlah di PD Sulteng.
   Direktur PBHR Sulteng, Moh Masykur kepada PE, Rabu, 23 November, mengatakan, masalah yang dihadapi PD Sulteng sudah mengemuka dan diketahui oleh public. Terutama terkait dengan adanya indikasi terjadinya korupsi di perusahaan daerah itu. “Masyarakat kan sudah tahu itu semua. Maka dari itu kita mendesak para penegak hukum, pemerintah, dan pihak-pihak yang menangani kasus ini untuk menyikapi secara tegas masalah ini,” katanya.
   Mengenai keterlambatan hasil audit dari BPK itu, Masykur menilai, kemungkinan ada unsur kesengajaan untuk memberikan ruang untuk main mata. “Bisa saja kemungkinannya ada apa-apanya sehingga BPK belum menyerahkan hasil audit itu. Agar masalah ini tidak terekspos lagi oleh public,” jelasnya.

Radar Sulteng, 22 November 2011
Draf Raperda Penanganan Konflik Sudah Diserahkan ke DPRD Palu

    PALU – Setelah melalui berbagai proses selama sekitar tiga bulan, senin kemarin (21/11), naskah akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanganan Konflik Berbasis Komunitas di Kota Palu, diserahkan PBHR Sulteng kepada DPRD Kota Palu.
    Sebelum dilakukan penyerahan, digelar rapat dengan pendapat, antara penggagas dan tim penyusun Raperda dengan anggota Banleg DPRD Kota Palu. Dialog berlangsung cukup dinamis. Sejumlah anggota Banleg dan peserta rapat, antusias menyampaikan pendapat dan saran terkait dengan materi Raperda.
    Salah satu poin dalam Raperda yang mendapat tanggapan dari beberapa anggota Banleg, adalah penting tidaknya dimasukan pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana. Sophian Aswin, salah seorang anggota Banleg, mengatakan bila pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana dimasukan, bukan hanya masyarakat, nantinya pihak pemerintah juga mestinya bisa mendapatkan sanksi pidana. Misalnya karena lalai dan tidak tanggap terhadap potensi konflik. Selain itu, kata dia, istilah provokator yang ada dalam Raperda, harus didefinisikan secara jelas. Sebab, jangan sampai terjadi, ketika ada warga yang berusaha mempertahankan haknya juga dianggap sebagai provokator.
    Menanggapi berbagai saran dan masukan dari peserta rapat, Muamar Koloi dari PBHR Sulteng, mengakui meski telah berupaya optimal dalam penyusunannya, draf Ranperda masih memiliki banyak kekurangan.
    “Tapi ini masih berupa draf. Masih sangat terbuka ruang untuk dilakukan penyempurnaan. Pada proses politik di DPRD nantinya, draf ini akan dibahas lebih dalam. Dan kami berharap agar draf Raperda ini dapat dibahas secepatnya,” ujar Muamar.