|
Ditulis Oleh Akbar
|
|
Rabu, 10 Maret 2010 |
|
Mercusuar, Senin. 8 Maret 2010
Bupati Touna Harus Diperiksa!
PALU, MERCUSUAR – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah didesak untuk segera memeriksa Bupati Tojo Unauna (Touna) Damsik Ladjalani, karena ikut bertandatangan di kontrak kerja pada proyek pasca bencana alam yaitu normalisasi empat sungai di Kabupaten Touna. |
|
Pemutakhiran Terakhir ( Rabu, 10 Maret 2010 )
|
|
Selengkapnya...
|
|
|
Ditulis Oleh Akbar
|
|
Selasa, 26 Januari 2010 |
|
Media Alkhairaat, kamis. 21 Januari 2010
POLEMIK ALOKASI ADD.
PBHR: Masyarakat Harus Dilibatkan Palu - berkaitan dengan alokasi Dana Intensif Daerah (DID) Kota Palu tahun anggaran 2010 sebesar Rp20.738 miliar untuk sector pendidikan, Pemkot dan DPRD Palu seharusnya mengelola secara transparan dengan pelibatan publik.
Demikian diungkapkan Devisi Democratik Governance PBHR Sulteng, Ferry Anwar, rabu (20/1) dalam rilisnya. |
|
Selengkapnya...
|
|
|
Ditulis Oleh Akbar
|
|
Sabtu, 23 Januari 2010 |
|
SKH, Mercusuar, Selasa. 19 Januari 2010 Pengalihan ADD.
Di Duga Ada Makar, Diskriminasi Pemerintah Desa
Pengalihan Alokasi Dana Desa (ADD) pada beberapa pemerintah kabupaten (Pemkab), dinilai sebagai bentuk diskriminasi terhadap pemerintah desa dan rakyat di pedasaan. Penilaian itu mencuat dalam diskusi Mercusuar dengan narasumber Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng Muh Masykur dan mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Helmy D Yambas. |
|
Selengkapnya...
|
|
|
Ditulis Oleh Akbar
|
|
Rabu, 20 Januari 2010 |
Media Alkhairaat, Senin. 18 Januari 2010
Puskesmas dan Rumah Sakit Dinilai Diskriminatif
PALU – Standar pelayanan Rumah Sakit atau Puskesmas di palu belum memuaskan. Bahkan prakteknya dinilai diskriminatif dan cenderung menyimpang dari peraturan perundang-undangan. |
|
Selengkapnya...
|
|
|
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 Berikutnya > Akhir >>
|
