PALU, MERCUSUAR – Perlunya alokasi anggaran bantuan hukum bagi rakyat miskin kota yang diwacanakan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng, mendapat tanggaan dari Bagian Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Palu.
    Kepala bagian Hukum Pemkot Palu, Usman mengatakan pada prinsipnya ia setuju untuk memasukkan APBD biaya untuk bantuan hukum rakyat miskin. Namun, kata Usman sebelum dianggarkan akan dilihat dulu apakah aturan hukum membolehkan Pemkot untuk menganggarkan bantuan hukum bagi rakyat miskin atau tidak.

    PALU – Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulawesi Tengah, kamis (5/6) kemarin, meminta pemerintah baik provinsi, kabupaten dan kota untuk melakukan audit lingkungan terhadap kegiatan industri dan usaha lainnya. PBHR menilai kegiatan ini tidak sesuai dengan aturan tata ruang dan lingkungan hidup.
    Koordinator Advokasi Tanah dan Lingkungan, PBHR Sulteng Mohammad Ikbal mengatakan banyak kegiatan industri dan usaha seperti industri, pertambangan dan perbengkalan di daerah ini banyak menyalahi aturan tata ruang dan rencana tata ruang wilayah dan kota. “Audit lingkungan ini perlu dilakukan terhadap kegiatan pembangunan industri dan usaha lainnya, sehingga status lingkungan di daerah dapat diketahui batasannya, apakah sudah berdampak atau tidak pada masyarakat,” ujarnya.

Sulteng dikepung izin eksploitasi pertambangan

    Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan di sulawesi tengah menggeliat setelah pemerintah melakukan promosi sejak tahun 1980-an. Kegiatan eksploitasi ini mengakibatkan wilayah sulawesi tengah mengalami kerusakan lingkungan hidup yang cukup tinggi.
    Koordinator Divisi Tanah dan Lingkungan Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulawesi Tengah, Ikbal Kasim, mengatakan pertambangan di sulawesi tengah mengalami peningkatan yang signifikan passca otonomi daerah di berlakukan. Ketersediaan sumber daya tambang yang potensial, mendorong aliran investasi sector ini semakin merajalela, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai permassalahan yang merugikan lingkungan dan rakyat di sulawesi tengah.