Publikasi Media

Berita
Arsip Berita
Tulisan

Login Form






Kata Sandi hilang?
Belum terdaftar? Daftar

Random Photo

Syndicate

Beranda
Warga Kesulitan Dapat Air, Diduga Akibat Illegal Logging di HPT Desa Bale
Penilaian Pengguna: / 0
Ditulis Oleh Ferry   
Jumat, 11 Juli 2008
SKH Radar Sulteng, Jum’at 11 Juli 2008
Warga Kesulitan Dapat Air
Diduga Akibat Illegal Logging di HPT Desa Bale

PALU – Maraknya aktivitas illegal logging di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala semakin meresahkan warga di Desa Guntarano. Dampak negative yang sudah dirasakan warga saat ini adalah kesulitan mendapatkan air untuk keperluan rumah tangga dan pertanian. Karena itu warga meminta Pemkab Donggala segera menyelesaikan masalah yang dihadapi warga.
    Masalah ini terungkap dalam diskusi yang digelar Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng, bersama warga di Desa Guntarano, pada Jum’at (4/7) lalu. Diskusi itu merupakan kegiatan rutin terkait layanan dan bantuan hukum rakyat miskin.
Selengkapnya...
 
Anggaran Bantuan Hukum Disesuaikan Permendagri
Penilaian Pengguna: / 0
Ditulis Oleh Fery   
Sabtu, 05 Juli 2008
SKH Mercusuar, Kamis 3 Juli 2008
Anggaran Bantuan Hukum Disesuaikan Permendagri

 
PALU, MERCUSUAR – Perlunya alokasi anggaran bantuan hukum bagi rakyat miskin kota yang diwacanakan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng, mendapat tanggaan dari Bagian Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Palu.
    Kepala bagian Hukum Pemkot Palu, Usman mengatakan pada prinsipnya ia setuju untuk memasukkan APBD biaya untuk bantuan hukum rakyat miskin. Namun, kata Usman sebelum dianggarkan akan dilihat dulu apakah aturan hukum membolehkan Pemkot untuk menganggarkan bantuan hukum bagi rakyat miskin atau tidak.
Selengkapnya...
 
Industri di Palu Harus Diaudit Lingkungan
Penilaian Pengguna: / 0
Ditulis Oleh Fery   
Kamis, 03 Juli 2008
Media Alkhairaat, Jum’at 6 Juni 2008
Industri di Palu Harus Diaudit Lingkungan

    PALU – Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulawesi Tengah, kamis (5/6) kemarin, meminta pemerintah baik provinsi, kabupaten dan kota untuk melakukan audit lingkungan terhadap kegiatan industri dan usaha lainnya. PBHR menilai kegiatan ini tidak sesuai dengan aturan tata ruang dan lingkungan hidup.
    Koordinator Advokasi Tanah dan Lingkungan, PBHR Sulteng Mohammad Ikbal mengatakan banyak kegiatan industri dan usaha seperti industri, pertambangan dan perbengkalan di daerah ini banyak menyalahi aturan tata ruang dan rencana tata ruang wilayah dan kota. “Audit lingkungan ini perlu dilakukan terhadap kegiatan pembangunan industri dan usaha lainnya, sehingga status lingkungan di daerah dapat diketahui batasannya, apakah sudah berdampak atau tidak pada masyarakat,” ujarnya.
Selengkapnya...
 
Sulteng dikepung izin eksploitasi pertambangan
Penilaian Pengguna: / 0
Ditulis Oleh Fery   
Kamis, 03 Juli 2008
SKH Alkhairaat, Rabu 2 Juli 2008
 
Sulteng dikepung izin eksploitasi pertambangan

    Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan di sulawesi tengah menggeliat setelah pemerintah melakukan promosi sejak tahun 1980-an. Kegiatan eksploitasi ini mengakibatkan wilayah sulawesi tengah mengalami kerusakan lingkungan hidup yang cukup tinggi.
    Koordinator Divisi Tanah dan Lingkungan Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulawesi Tengah, Ikbal Kasim, mengatakan pertambangan di sulawesi tengah mengalami peningkatan yang signifikan passca otonomi daerah di berlakukan. Ketersediaan sumber daya tambang yang potensial, mendorong aliran investasi sector ini semakin merajalela, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai permassalahan yang merugikan lingkungan dan rakyat di sulawesi tengah.
Selengkapnya...
 
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>