Media Al Khairaat, 31 Juli 2008
Menggugat Kredibiltas KPUD Donggala
Muh. Masykur M [Divisi Democratic Governance PBHR Sulteng]

    Tiga Calon Perseorangan—Ir. Aristan-Mutmainah, Agus Lamakarate-Kasim Yahya dan Burhanudin Yado-Abd. Rasyid Thalib--.pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung di Kabupaten Donggala menggugat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kab. Donggala. Lembaga pelaksana ini digugat karena dianggap tidak professional dan tidak siap dalam melaksanakan tahapan Pilkada. Lembaga ini dinilai tidak konsisten dalam menjalankan amanat UU No 12/2008 sebagai perubahan kedua UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Mereka tidak diloloskan oleh KPUD Donggala dan melaporkan penyimpangan itu ke Panwas, KPUD Propinsi dan KPU Pusat.
   KPUD Donggala digugat kerena, pertama, lembaga ini dinilai tidak konsisten menerapkan UU 12/2008 sebagai landasan yuridis Pilkada. Faktanya, lembaga penyelenggara ini cenderung menginterpretasi secara subyektif terhadap beberapa pasal dalam UU 12/2008, diantaranya pasal 58, 59 dan 60 yang mengatur soal calon perseorangan. Di mana KPU Donggala, dalam prakteknya  melakukan by-pass dengan cara mengabaikan implementasi pasal-pasal tersebut. Padahal, di pasal 59 ayat 2b dan 2d disebutkan bahwa “pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan harus didukung sekurang-kurangnya 5% dari jumlah penduduk dan tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota”.

Media Al Khairaat, 28 Juli 2008
Sulawesi Tengah di Kepung Bencana Alam dan Investasi
Oleh: Muh. Masykur M

  Banjir dan tanah longsor kembali melanda hampir di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Bencana alam kali ini sama seperti bencana alam sebelumnya— seperti banjir bandang dan tanah longsor di Kab Morowali (22/7/2007)—mengakibatkan korban jiwa sedikitnya 5 orang dan beragam kerugian lainnya.
    Fenomena bencana banjir di Sulteng tidak lagi menjadi cerita baru, seperti halnya di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini hampir seluruh wilayah kabupaten di Sulteng menjadi langganan banjir (Donggala, Parimo, Tolitoli, Luwuk, Boul, Touna dan Kota Palu). Daerah ini pun pada akhirnya  di kepung dengan banjir. Setidaknya hal ini menjadi lebih mencengangkan karena eskalasi bencana alam dan sebarannya terjadi secara merata.

 

PALU – Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulawesi  Tengah mendesak Pemerintah Kota Palu bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk melakukan audit erhadap management PT Citra Nuansa Elok (PT CNE) selaku pengelola Mall Tatura, “Audit keuangan ini juga sebaiknya dilakukan Tim Audit Independent, untuk menilai sehat tidaknya keuangan di perusahaan ini,” kata Koordinator Divisi Democratik Governance PBHR Sulawesi Tengah, Muh. Masykur dalam pernyataan pers yang diterima Media Alkhairaat, Kamis (17/7).