PALU, MERCUSUAR – Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng , Minggu (10/8) kemarin, menggelar diskusi tentang pengawasan hak-hak normative buruh. Diskusi yang dihadiri puluhan buruh dari tiga perusahaan itu menghadirkan tiga pembicara dari Serikat Buruh (SB), Direktur PBHR, dan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Sulteng.
    Dalam diskusi tersebut wakil dari SB, Fadlan mengatakan, dalam kenyataannya nasib buruh hingga saat ini masih terpuruk. Padahal aturan perundang-undangan tentang pemenuhan hak-hak buruh telah ditetapkan oleh pemerintah. “ Saya kira masalah ini tidak perlu diperdebatkan lagi, kita sebenarnya ingin mempertanyakan sebara jauh pemerintah melakukan pengawasan terhadap penegakan aturan yang telah ada untuk direalisasikan memenuhi hak-hak buruh yang terabaikan,” kata Fadlan.

 

PALU -  Guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat miskin di Kabupaten Donggala, diharapkan pemerintah setempat  dapat mengalokasikan anggaran bantuan hukum secara rutin dalam APBD.
    Hal itu dikemukakan Ketua Fraksi PBKB DPRD Donggala, Irwan Dumalang, dalam diskusi regular yang dilaksanakan dikantor Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) dengan tema “Mendorong  Alokasi Angaran bantuan HUkum Bagi kaum miskin dalam APBD Kabupaten Donggala” yang diselenggarakan belum lama ini.

    Saat ini, tercatat sekitar 74 perusahaan pemegang izin Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum di kabupaten morowali, tengah berupaya mempercepat proses penerbitan izin usaha lanjutan ke tahapan eksplorasi. Sedangkan 8 perusahaan lainnya, sudah melakukan pengerukan material/eksploitasi yang dilanjutkan dengan proses pengolahan/pemurnian dan pengangkutan/penjualan. Seluruh perusahaan ini, adalah bagian dari 109 izin Kuasa Pertambangan (KP, red) yang diterbitkan untuk mengeruk potensi tambang berupa Nikel, Chromit, Batubara dan mineral ikutannya yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Morowali.
    Hal ini di ungkapkan Koordinator Divisi Tanah dan Lingkungan Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tengah (PBHR Sulteng), Ikbal Kasim, SH melalui siaran pers di sela-sela aktivitasnya bersama dengan Walhi Sulteng. Hasil investigasi dan cross cek dilapangan, menemukan bahwa, hampir seluruh rangkaian kegiatan penambangan mulai dari penerbitan izin KP sampai pada aktivitas perusahaan di lapangan telah melanggar beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti, UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan, UU No. 41 tentang Kehutanan, UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penananaman Modal, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang AMDAL dan Permenhut No. P.12/Menhut-II/2004 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Pertambangan.