|
Ditulis Oleh Administrator
|
|
Kamis, 10 Desember 2009 |
SKH Radar Sulteng, Senin, 16 November 2009
Musrenbang Gagal Jadi Instrumen Perencanaan Pembangunan
PALU - Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) sebagai instrumen perencanaan pembangunan, banyak menimbulkan catatan miring dari masyarakat, terutama di tingkat desa atau kelurahan. Betapa tidak, banyak hal yang diusulkan oleh warga, ternyata tidak diakomodir atau bahkan terpangkas dalam tahapan Musrenbang selanjutnya, karena tidak terkawal secara baik dan terbatasnya ruang yang tersedia. |
|
Selengkapnya...
|
|
|
Ditulis Oleh Administrator
|
|
Rabu, 25 November 2009 |
|
Media Alkhairaat, 25 November 2009
Menggugat Transparansi PLN PALU – Voll Johannes Bosco, peneliti kelistrikan, mempertanyakan akuntabilitas PLN yang dinilai tidak sesuai dengan standar. Ia mencontohkan pada malam hari, acapkali tegangan yang mampu dipenuhi PLN sebesar 190 volt dari seharusnya 220 volt.
Boy Voll, sapaan akrab Voll Johannes Bosco, Mengaku pernah komplain PLN sebab tagihan rekening pemakaian listrik di rumahnya tidak sesuai dengan jumlah pemakaiannya. |
|
Selengkapnya...
|
|
|
Ditulis Oleh Administrator
|
|
Rabu, 25 November 2009 |
|
Media Alhairaat, Selasa, 24 November 2009
PLTU Kolaps, PLN Pasrah PALU – PT PLN (Persero) Cabang Palu tak bisa berbuat banyak menyusul adanya rencana PT Pusaka Jaya Palu Power (PJPP) menghentikan pengoperasian PLTU Mpanau pada 3 Desember mendatang. “Dalam jangka waktu secepat itu tidak mungkin bisa ditutupi defisit daya, tutur Humas PT PLN Palu, Petrus Walasary Senin kemarin.
Petrus mengatakan, persoalan ketersediaan batubara merupakan persoalan internal dalam manajemen PLTU Mpanau. “Dalam kontrak, kami membeli berapapun daya yang bisa disuplai oleh PLTU dan kemudian mendistribusikan kepada pelanggan,” jelasnya. |
|
Selengkapnya...
|
|
|
Ditulis Oleh Administrator
|
|
Jumat, 21 Agustus 2009 |
SKH Radar Sulteng, Jum’at 21 Agustus 2009
Kejati Didesak Turun Tangan
Dugaan Penyimpangan Pembangunan Gedung DPRD Sulteng
PALU - Sikap DPRD Sulteng yang meminta penundaan pembayaran atas sisa pembangunan gedung DPRD sebesar Rp. 7 miliar dari total anggaran pembangunan sebesar Rp. 17 miliar, patut diberikan apresiasi. Hanya saja, permintaan penundaan permintaan anggaran tersebut tidak hanya selesai begitu saja. Tetapi DPRD Sulteng, harus mengambil langkah lebih maju dengan membongkar indikasi ketimpangan di balik pembangunan proyek tersebut. |
|
Selengkapnya...
|
|
|
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 Berikutnya > Akhir >>
|
