|
Ditulis Oleh fery
|
|
Selasa, 23 September 2008 |
|
Harian Umum Media Alkhairaat, Selasa 23 September 2008
50 Persen Warga Miskin di Donggala Tergantung Jamkesmas
PALU-Berdasarkan data saat ini, ada 500.000 jiwa penduduk Kabupaten Donggala atau sekitar 50 persen rakyat miskin, yang akan diperbaiki nasibnya melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). 50 persen rakyat miskin ini tersebar diberbagai wilayah kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Donggala,” kata Aslan Rembagau anggpta komisi D DPRD Donggala dalam diskusi regular bulanan tema “Program Jamkesmas dan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kabupaten Donggala” yang digelar Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tengah (PBHR Sulteng), Senin (22/9) di Aula PBHR Sulteng. Dia menyebutkan, dalam pengalokasian anggaran Asuransi Kesehatan (Askes) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) di Kabupaten Donggala, untuk tahun 2007 mendapat Rp30 miliar lebih dan proyeksi tahun 2009 juga akan mendapatkan 30 miliar.
|
|
Selengkapnya...
|
|
|
Ditulis Oleh fery
|
|
Selasa, 23 September 2008 |
|
Radar Sulteng, 21 September 2008
Menaikkan Tarif Air PDAM Tidak Tepat PALU – Rencana Perusahaan Daerah Air Minuim (PDAM) Kabupaten Donggala menaikkan tarif dasar air sebesar Rp. 1.600 per kubik dinilai kalangan NGO, merupakan langkah tidak tepat. “Jangan karena hanya akibat dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) lantas tariff air juga akan naikkan. Sebabg, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pihak PDAM semestinya menempatkan pelayanan diatas segalanya, bukan malah ikut-ikutan mengikuti kepentingan pasar dengan cara menaikan tariff,” kata Divisi Democratic Governance PBHR Sulteng Muh. Masykur via realese yang dikirm keradar sulteng, kemarin.
Kata dia, bila PDAM tetap menaikan tarif air, maka sama halnya pihak PDAM bertindak diluar batas sebagaimana prinsip kebijakan air untuk semua. “Bisa dibayangkan beban yang mesti kembali ditanggung oleh rakyat jika kebijakan (menaikan tarif air) tetap dipaksakan,” jelasnya. Menurutnya alur berpikir PDAM Donggala tidak lagi mencerminkan semangat pelayanan, karena hanya masalah operasional dengan naiknya harga komponen produksi, seperti tawas, kaporit dan BBM, lantas rakyat yang diharuskan mengatasi masalah itu. “Kami memandang hal ini hanya akal-akalan pihak PDAM semata,” jelasnya.
Dia juga berharap pemerintah daerah tidak menutup mata atas masalah tersebut. “Pemdalah yang bertanggung jawab atas penyelesaian masalah ditubuh PDAM bukan rakyat yang harus dibebani dengan kenaikan harga tariff yang baru,” jelasnya. Kata dia, PBHR menilai tidak tepat jika PDAM Donggala tetap memaksakan kenaikan tarif dasar air. Untuk itu Pemda seharusnya turun tangan menyelesaikan masalah ini, bukan mengamini rencana pihak PDAM. (*/fer)
|
|
|
Ditulis Oleh fery
|
|
Selasa, 23 September 2008 |
|
Surat Kabar Mercusuar, 18 September 2008
PBHR Sulteng dan LBH Sulteng Siap Gugat PLN
PALU, MERCUSUAR - Pemadaman listrik hingga kini masih saja terjadi, diam-diam menjadi perhatian Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sulteng. Kedua lembaga bantuan hokum itu menyatakan siap menjadi kuasa hokum bagi pihakpihak yang ingin melakukan gugatan pada PLN. Bahkan beberapa saat lalu PBHR bersama dengan beberapa LSM dan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Pemadaman Listrik (Martil), telah mempersiapkan gugatan hokum kepada PLN (Persero) Cabang Palu yang dinilai telah merugikan masyarakat sebagai konsumen listrik, disisi lain masyarakat diminta terus untuk membayar tagihan listrik tanpa pernah memperhitungkan berapa lama listrik tidak menyala.
Untuk mematangkan rencana gugatan itu, sore kemarin (17/9) LBH bersama PBHR menggelar diskusi bersama dikantor LBH jalan Jambu Palu Barat (Palbar), dengan mengundang beberapa organisasi mahasiswa seperti HMI-MPO Cabang Palu, Front Mahasiswa Nasional (FMN), masyarakat umum dan beberapa organisasi lainnya dikota palu.
|
|
Selengkapnya...
|
|
|
Ditulis Oleh Akbar
|
|
Kamis, 14 Agustus 2008 |
|
SKH Radar Sulteng, Kamis. 14 Agustus 2008
Habis Hearing PT. CNE, Dewan Kota Palu Bungkam PALU – Hingga kini belum diketahui apa sikap Dewan terhadap PT. Citra Nuansa Elok (CNE). Padahal, para wakil rakyat itu sudah menghearing PT. CNE pada selesa malam. Bahkan, para Legislator terlihat seperti bungkam soal hasil hearing.
Beragam alasan disampaikan para anggota legislator guna menghindari pertanyaan soal hearing perusahaan pengelolaan Mal tersebut. Ada yang mengaku masih ingin mempelajari laporan PT. CNE, ada juga mengaku lupa membawa laporan yang disampaikan CNE. |
|
Pemutakhiran Terakhir ( Kamis, 14 Agustus 2008 )
|
|
Selengkapnya...
|
|
|
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>
|
