|
Ditulis Oleh Administrator
|
|
Kamis, 31 Desember 2009 |
SKH Mercusuar, Rabu 30 Desember 2009 Tindakan Aparat Keamanan Disorot
PALU, MERCUSUAR – Solidaritas Korban Pemadaman Lampu Tentena (WALHI Sulteng, LBH Sulteng, PBHR Sulteng, YTM, LPS HAM Sulteng, CHEDARIP Sulteng, SP Palu dan Kontras Sulawesi), menyoroti aksi represif aparat keamanan, terkait penanganan kasus pengrusakan kantor PLN Ranting Tentena oleh warga. |
|
Selengkapnya...
|
|
|
Ditulis Oleh Ferry Anwar
|
|
Kamis, 10 Desember 2009 |
|
SKH Mercusuar, 4-5 Desember 2009 PT PLN Amputasi Hak Milik Pelanggannya!!! *Ferry Anwar Krisis listrik yang terjadi di Kota Palu dan sekitarnya seakan tak berkesudahan, tidak jelas di mana ujung pangkalnya. Semula krisis ini dinilai karena mesin diesel milik PLN tidak lagi cukup kapasitas daya alias sudah udzur. Karenanya, suguhan pemadaman pun jadi santapan rutin warga. Saking seringnya, kondisi seperti ini melahirkan jok bernada protes “soal mati lampu tidak perlu tanyakan lagi kapan waktu menyalanya tapi syukur-syukur jikalau menyala barang beberapa jam. Ironisnya, seolah kondisi ini seperti terus berulang dan “dibiarkan”. Tanpa ada beban dan tanggungjawab dari PLN selaku pemegang monopoli bisnis kelistrikan di sector hilir.
|
|
Selengkapnya...
|
|
|
Ditulis Oleh Administrator
|
|
Kamis, 10 Desember 2009 |
|
Media Alkhairaat, Selasa, 24 November 2009 Masyarakat Tolak Desa Malei Ibukota Kecamatan PALU- Sejumlah tokoh masyarakat dari Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, Ahad (22/11) mendatangi kantor PBHR Sulteng. Kedatangan mereka untuk minta di fasilitasi terkait dengan penetapan Desa Malei sebagai ibukota Balaesang Tanjung sebagai kecamatan ke 16 di wilayah Kabupaten Donggala. |
|
Selengkapnya...
|
|
|
Ditulis Oleh Administrator
|
|
Kamis, 10 Desember 2009 |
SKH Radar Sulteng, Senin, 16 November 2009 Musrenbang Gagal Jadi Instrumen Perencanaan Pembangunan
PALU - Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) sebagai instrumen perencanaan pembangunan, banyak menimbulkan catatan miring dari masyarakat, terutama di tingkat desa atau kelurahan. Betapa tidak, banyak hal yang diusulkan oleh warga, ternyata tidak diakomodir atau bahkan terpangkas dalam tahapan Musrenbang selanjutnya, karena tidak terkawal secara baik dan terbatasnya ruang yang tersedia. |
|
Selengkapnya...
|
|
|
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 Berikutnya > Akhir >>
|