|
Ditulis Oleh Ferry
|
|
Rabu, 01 Juli 2009 |
|
Media Alkhairaat, Jumat 26 Juni 2009
Kebijakan Pemerintah Harus Peka Konflik
PALU – Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah (Pemda) harus peka konflik dan mengarah kepada terciptanya perdamaian.
Untuk itu, pemda harus memiliki kapasitas dan kemampuan manajemen memadai, untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan perdamaian dan peningkatan ekonomi.
Hal ini terungkap dalam seri diskusi yang di inisiasi Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng dan Program Manager Unit Peach Trough Development (PMU PTD) Sulteng, bersama dengan sejumlah anggota dewan terpilih DPRD Sulteng, yang berlangsung di palu Golden Hotel baru-baru ini.
Program officer PMU PTD Sulteng, Ihsan Basir mengatakan, sejak 1996 program PTD yang di implementasikan di wilayah kabupaten Poso dan Kota Palu. Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam management perencanaan pembangunan yang sensitive konflik dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan perdamaian, peningkatan ekonomi dan mendorong lahirnya produk kebijakan peka konflik. |
|
Pemutakhiran Terakhir ( Rabu, 20 Januari 2010 )
|
|
Selengkapnya...
|
|
|
Ditulis Oleh Ferry
|
|
Rabu, 01 Juli 2009 |
|
SKH Mercusuar, 25 Juni 2008 Perda Alih Fungsi Lahan Belum Optimal
PALU, MERCUSUAR – Banyaknya lahan persawahan yang telah beralih fungsi menjadi areal pemukiman, dikritisi oleh sejumlah caleg terpilih DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng periode 2009-2014. Sehingga kedepan, perangkat aturan yang mengatur tentang pembatasan alih fungsi persawahan akan diperjuangkan pembentukannya. |
|
Pemutakhiran Terakhir ( Rabu, 20 Januari 2010 )
|
|
Selengkapnya...
|
|
|
