Palu – Saat ini Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) masih sebagai pelengkap dalam program pemerintah. Hasil yang diperoleh dalam musrembang ditingkat desa dan kecamatan, sebagian besar berubah ketika sudah dibahas ditingkat pemerintah kota.
   “Sebagian besar hasil Musrembang di tingkat kelurahan berubah saat pemerintah menjalankan programnya, padahal hasil tersebut sifatnya wajib dan mesti dijalankan. Itu menjadi acuan pemerintah dalam menjalankan program,” kata Andi Patongai, anggota DPRD Kota Palu, saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng, Bekerjasama dengan SERASI Project – USAID, Peace Through Development (PTD) Propinsi Sulteng dan BAPPEDA Propinsi Sulteng, di restaurant Kampoeng Nelayan, selasa (9/3).

Palu – Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulawesi Tengah, hari ini (9/3) gelas Focus Group Discussion (FGD) dengan tema mendorong adanya Regulasi/Perda system perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan sensitive konflik di Sulteng.