PALU – Krisis energy listrik di Kota Palu dan Kabupaten Donggala tidak sekedar disebabkan masalah tehnis, seperti kerusakan mesin pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dan kurang optimalnya pasokan energy dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Mpanau. Tetapi, diduga kuat ada grand strategi PLN untuk memperbesar laba dan menutupi biaya-biaya ‘siluman’. Krisis energy listrik ini juga terjadi, karena perencanaan pembangunan PLTU tidak dilakukan dengan baik.
    Hal ini diungkapkan Efendi Kindangen, salah seorang warga yang gerah dengan pemadaman bergilir yang dilakukan PLN dan Muammar Koloi, staf Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng ketika ditemui Radar Sulteng di tempat berbeda kemarin (11/8).

PALU, MERCUSUAR – Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng , Minggu (10/8) kemarin, menggelar diskusi tentang pengawasan hak-hak normative buruh. Diskusi yang dihadiri puluhan buruh dari tiga perusahaan itu menghadirkan tiga pembicara dari Serikat Buruh (SB), Direktur PBHR, dan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Sulteng.
    Dalam diskusi tersebut wakil dari SB, Fadlan mengatakan, dalam kenyataannya nasib buruh hingga saat ini masih terpuruk. Padahal aturan perundang-undangan tentang pemenuhan hak-hak buruh telah ditetapkan oleh pemerintah. “ Saya kira masalah ini tidak perlu diperdebatkan lagi, kita sebenarnya ingin mempertanyakan sebara jauh pemerintah melakukan pengawasan terhadap penegakan aturan yang telah ada untuk direalisasikan memenuhi hak-hak buruh yang terabaikan,” kata Fadlan.

 

PALU -  Guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat miskin di Kabupaten Donggala, diharapkan pemerintah setempat  dapat mengalokasikan anggaran bantuan hukum secara rutin dalam APBD.
    Hal itu dikemukakan Ketua Fraksi PBKB DPRD Donggala, Irwan Dumalang, dalam diskusi regular yang dilaksanakan dikantor Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) dengan tema “Mendorong  Alokasi Angaran bantuan HUkum Bagi kaum miskin dalam APBD Kabupaten Donggala” yang diselenggarakan belum lama ini.