|
Ditulis Oleh Administrator
|
|
Sabtu, 04 Juli 2009 |
|
MEDIA ALKHAIRAAT, Rabu 1 Juli 2009
PBHR Inisiasi Pembentukan JKPJ
PALU – Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng atas dukungan MDP Election menginisiasi pembentukan Jaringan Kelompok Penagih Janji (JKPJ) di Sulawesi Tengah, Senin (29/6) lalu di Citra Mulia Hotel. “Pembentukan organisasi ini bertujuan untuk mendorong keterlibatan rakyat dalam mengawal hasil Pemilu. Sebab, bercermin sejak pemilu sebelumnya, setiap Caleg ramai-ramai datang ke konstituen tapi rakyat ditinggal sesudah mereka terpilih. Akibatnya, tercipta jarak yang jauh antara rakyat dan wakil rakyat,” kata Direktur PBHR Sulteng, Muh Masykur dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut.
|
|
Selengkapnya...
|
|
|
Ditulis Oleh Administrator
|
|
Sabtu, 04 Juli 2009 |
|
SKH RADAR SULTENG, Senin. 29 Juni 2009 Skandal Bank Sulteng Harus Diusut Tuntas PALU – Masalah krusial yang dihadapi Bank Sulteng mendapat atensi sejumlah pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) Para aktivis non government organization (NGO) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng dan DPRD Sulteng untuk tidak mendiamkan kasus yang sedang melilit Bank Sulteng. “Skandal Bank Sulteng harus diusut tuntas. Kasus ini tidak didiamkan, ini berkaitan langsung dengan kepentingan public Sulteng,” tegas Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng, Muh. Masykur kepada Radar Sulteng, Minggu (28/6). Masykur menilai manajemen Bank Sulteng ini sudah sakit, sarat kepentingan dan bermuara pada kasus kredit macet sebesar Rp 44 miliar.
|
|
Selengkapnya...
|
|
|
Ditulis Oleh Administrator
|
|
Sabtu, 04 Juli 2009 |
|
MERCUSUAR, Senin, 29 Juni 2009
Pungli di Dinkes Palu Penegak Hukum-Walikota Harus Tegas
PALU, MERCUSUAR – Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulawesi Tengah mendesak penegak hukum dan Walikota Rusdy Mastura untuk segera menyelidiki (lidik) sinyalemen pungutan liar (pungli) yang marak di Dinas Kesehatan (Dinkes) Palu beberapa tahun terakhir. Apalagi bukti menunjukan terjadinya pungli itu menurut Direktur PBHR Sulteng, Masyur telah jelas terekpos di media massa. Sehingga penyelidik tidak kesulitan mengindentifikasi pelaku yang terlibat kasus ini.
|
|
Selengkapnya...
|
|
|
Ditulis Oleh Ferry
|
|
Rabu, 01 Juli 2009 |
|
Media Alkhairaat, Jumat 26 Juni 2009
Kebijakan Pemerintah Harus Peka Konflik
PALU – Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah (Pemda) harus peka konflik dan mengarah kepada terciptanya perdamaian. Untuk itu, pemda harus memiliki kapasitas dan kemampuan manajemen memadai, untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan perdamaian dan peningkatan ekonomi. Hal ini terungkap dalam seri diskusi yang di inisiasi Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng dan Program Manager Unit Peach Trough Development (PMU PTD) Sulteng, bersama dengan sejumlah anggota dewan terpilih DPRD Sulteng, yang berlangsung di palu Golden Hotel baru-baru ini. Program officer PMU PTD Sulteng, Ihsan Basir mengatakan, sejak 1996 program PTD yang di implementasikan di wilayah kabupaten Poso dan Kota Palu. Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam management perencanaan pembangunan yang sensitive konflik dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan perdamaian, peningkatan ekonomi dan mendorong lahirnya produk kebijakan peka konflik. |
|
Selengkapnya...
|
|
|
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 Berikutnya > Akhir >>
|