PALU – Masalah krusial yang dihadapi Bank Sulteng mendapat atensi sejumlah pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) Para aktivis non government organization (NGO) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng dan DPRD Sulteng untuk tidak mendiamkan kasus yang sedang melilit Bank Sulteng. “Skandal Bank Sulteng harus diusut tuntas. Kasus ini tidak didiamkan, ini berkaitan langsung dengan kepentingan public Sulteng,” tegas Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng, Muh. Masykur kepada Radar Sulteng, Minggu (28/6). Masykur menilai manajemen Bank Sulteng ini sudah sakit, sarat kepentingan dan bermuara pada kasus kredit macet sebesar Rp 44 miliar.

MERCUSUAR, Senin, 29 Juni 2009

Pungli di Dinkes Palu
Penegak Hukum-Walikota Harus Tegas

PALU, MERCUSUAR – Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulawesi Tengah mendesak penegak hukum dan Walikota Rusdy Mastura untuk segera menyelidiki (lidik) sinyalemen pungutan liar (pungli) yang marak di Dinas Kesehatan (Dinkes) Palu beberapa tahun terakhir.
    Apalagi bukti menunjukan terjadinya pungli itu menurut Direktur PBHR Sulteng, Masyur telah jelas terekpos di media massa. Sehingga penyelidik tidak kesulitan mengindentifikasi pelaku yang terlibat kasus ini.

Media Alkhairaat, Jumat 26 Juni 2009

Kebijakan Pemerintah Harus Peka Konflik

PALU – Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah (Pemda) harus peka konflik dan mengarah kepada terciptanya perdamaian.
Untuk itu, pemda harus memiliki kapasitas dan kemampuan manajemen memadai, untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan perdamaian dan peningkatan ekonomi.
   Hal ini terungkap dalam seri diskusi yang di inisiasi Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng dan Program Manager Unit  Peach Trough Development (PMU PTD) Sulteng, bersama dengan sejumlah anggota dewan terpilih DPRD Sulteng, yang berlangsung di palu Golden Hotel baru-baru ini.
   Program officer PMU PTD Sulteng, Ihsan Basir mengatakan, sejak 1996 program PTD yang di implementasikan di wilayah kabupaten Poso dan Kota Palu. Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam management perencanaan pembangunan yang sensitive konflik dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan perdamaian, peningkatan ekonomi dan mendorong lahirnya produk kebijakan peka konflik.